Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Polusi Sejarah dan Genosida 1965

1965 adalah angka gelap bagi sejarah bangsa Indonesia. Saya ingat seorang tetangga, Pak Koes. Perawakan kecil dan penampilan yang senantiasa rapi berbanding terbalik dengan stempel citra yang melekat di jidatnya; “pensiunan” PKI. Saat itu kami, kawanan anak bawang usia madrasah –juga orang dewasa seusia rama-biyung, hampir selalu memandang nyinyir kepadanya. Sejumlah kontradiksi sengaja kami abaikan. Bahwa Pak Koes amat santun, hormat pada tetangga, rajin ke mushalla, dan lain-lain, nyata-nyata bertentangan dengan imaji tentang PKI yang kami bangun di sekolah. Senjang itu seolah tak penting. Pak Koes adalah PKI, titik. Itulah dosanya yang terbesar.

aswi

Belakangan saya mengerti, Pak Koes dan para PKI yang lain, tidak benar-benar “hitam”. Barangkali memang ada anggota PKI yang berlaku “bejad”, tetapi coreng moreng di wajah mereka lebih karena dibuat demikian. Noktah itu bikinan sebuah rezim. Mulanya adalah 1965.

Dini hari tanggal 1 oktober, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September –Orde Baru mengakronimkannya dengan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau G30S, sementara Soekarno menyebutnya Gestok (Gerakan Satu Oktober)– menculik beberapa petinggi Angkatan Darat yang diduga sebagai anggota Dewan Jenderal. Isu perihal Dewan Jenderal ini sudah lama beredar, bahwa terdapat sekelompok elite Angkatan Darat (AD) yang menjadi sekutu Inggris dan Amerika Serikat, yang berniat mengakhiri kekuasaan Presiden.

Kita tahu, saat itu Presiden Soekarno sedang gencar mengampanyekan “Ganyang Malaysia”. Jiran dari utara itu ditudingnya sebagai boneka imperialis. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu penyokong utama kebijakan tersebut. Sehingga tidak heran ketika Soebandrio, Kepala Intelijen yang juga orang dekat Soekarno, menemukan dokumen penting pada Mei 1965, lantas memunculkan teori Dewan Jenderal.  Sir Andrew Gilchrist, “penggubah” surat yang lazim dikenal dengan Gilchrist Document itu, melansir nama-nama petinggi AD yang ia sebut sebagai Our Local Army. Di tangan Soebandrio, diktum “Our Local Army” berubah menjadi “Dewan Jenderal”. Belakangan muncul bocoran, Gilchrist Document tidak dibikin oleh Sir Andrew. Para agen Cekoslovakialah, atas arahan Uni Soviet, yang menciptakannya untuk mendiskreditkan Amerika. Untuk itu, sebuah buku ditulis Bambang Murtianto dan kawan dengan judul Prolog G-30-S 1965. (Majalah Tempo, Intel Cekoslovakia di Tragedi 1965, 22 Januari 2012)

Di sisi lain, di pihak seteru PKI, terdengar selentingan (jawa; desas-desus). Bahwa isu Dewan Jenderal adalah wacana yang dibuat-buat oleh PKI. Tujuannya, menyingkirkan petinggi Angkatan Darat yang kerap menjadi ganjalan bagi program-program mereka. Salah satu target prestisius PKI adalah mempersenjatai kaum buruh dan pemuda rakyat (organisasi pemuda underbow PKI) sebagai angkatan kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian.

Maka ketika kawanan Jenderal yang dipimpin Ahmad Yani diculik dan dibunuh, orang ramai sama memandang nyalang ke tubuh PKI. Militer, dibawah komando Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto, memaklumkan terjadinya kudeta. Tanpa verifikasi lebih jauh, barangkali karena sang Mayjen kadung terburu mengumumkan situasi darurat, PKI ditunjuk sebagai pelaku. Dan dimulailah agenda pembersihan atas segala hal yang berbau Komunis dan/atau Marxis.

Seturut penelusuran majalah Tempo, terbitan 7-13 November 2011, militer bahkan memanfaatkan sentimentalia yang tumbuh di tengah masyarakat, diantaranya sentimentalia keagamaan, sebagai alat untuk mengganyang PKI. Organisasi-organisasi paramiliter yang anti-komunis diberi pengarahan (indoktrinasi ?) dan pelatihan kilat untuk kemudian dilepas ke tengah khalayak. Mereka inilah, di bawah backing dan tekanan militer, yang berlaku layaknya algojo kepada terhukum mati. Sungai-sungai, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali mendadak darah. Kuburan massal bermunculan di mana-mana. Ratusan ribu orang mati. “Aktifis seketika dieksekusi, simpatisan pasif dilempar ke bui,” kata Harold Crouch. Yang tak mampus dikutuk tujuh turunan. Kotoran ke-PKI-an mereka hanya mungkin ternetralisasi setelah lahirnya turunan kedelapan.

Peristiwa ini tidak dicatat dalam buku ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas di madrasah kami. Terutama karena setiap tanggal 30 September kami menonton film menggiriskan tentang pengkhianatan kaum komunis Indonesia, kami menganggap bahwa PKI-lah pemeran antagonis dalam lakon 1965.

Pak Koes adalah pasti tokoh jahat. Guru ngaji saya, yang acap bercerita perihal petualangannya memburu anggota PKI di kampung, kami anggap sebagai pahlawan. Kisah yang diuraikannya dengan berapi-api, termasuk fragmen pemotongan telinga dan/atau bagian tubuh penting lain yang tak patut disebut, adalah bagian dari epos heroisme. Kami tidak bertanya dengan kritis, misalnya, siapakah sesungguhnya yang berada di balik G30S? Toh pertanyaan itu sebetulnya sudah dijawab oleh buku-buku pelajaran. G30S selalu ditulis dengan “garis miring PKI” (G30S/PKI). Sementara, pada saat kekuasaan dipegang oleh sang Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian naik pangkat menjadi presiden, pertanyaan-pertanyaan serupa itu hanya mungkin didengar secara berbisik. Kami mustahil menjangkaunya sebelum reformasi meruntuhkan Rezim. Sampai kini, siapa otak dibalik Gestapu masih sumir.

Lepas dari siapa yang mendalangi peristiwa dini hari 1 oktober, G30S menjadi titik mula bagi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Perih yang ditimbulkan membuat kita hampir boleh menyebutnya sebagai “genosida” –sejajar dengan Holocaust ala Nazi. Jikapun betul PKI adalah pelaku, kita bisa saja bertanya, betapa haus darahnya bangsa kita? Ruh sepuluh orang pahlawan revolusi (sic!)dibalas dengan ratusan ribu nyawa manusia yang tak ketahuan bersalah. Belum lagi jika kita memikirkan nasib para anggota PKI yang dibiarkan hidup. Pak Koes adalah amsal nyata. Namanya dicatat pada papan blacklist yang tergantung di kantor Kecamatan; gerak-geriknya diawasi; masyarakat berusaha menjauhi; anak-cucunya terhalang untuk berinteraksi sosial secara wajar.

Betapa miris. Setahu saya, inilah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) teragung yang pernah terjadi di negeri ini.

Memang, pasca reformasi, upaya rehabilitasi hak-hak para “korban” G30S mulai bergulir. Itikad tersebut ditunjukkan misalnya oleh Abdurrahman Wahid. Saat itu Presiden keempat meluncurkan ikrar islah (arab; rekonsiliasi). Gus Dur, dalam kapasitasnya sebagai tokoh organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), berusaha meminta maaf atas “perilaku” anggota Badan Otonom yang dinaunginya; kelompok paramiliter Barisan Ansor Serbaguna (Banser). TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 dicabut. Beleid inilah yang selama puluhan tahun menjadi qanun hukum yang dipakai untuk menghalalkan kebencian kepada para eks-PKI, kemudian juga anak turun mereka.

Dus, Kran mulai dibuka. Tetapi meskipun begitu, luka sejarah tidak segera sembuh. Pramoedya Ananta Toer umpamanya, sastrawan yang dikomuniskan oleh rezim Orde Baru dan lalu diasingkan ke pulau Buru tanpa melalui proses pengadilan, tak terlalu menyambut baik “uluran tangan” Abdurrahman Wahid. Kita mengerti, orang yang telah hampir kehilangan segalanya karena dirampas oleh rezim akan sulit melupakan. Apakah pemerintah bisa membayar kembali hak yang dulu dirampas paksa dari ratusan ribu orang seperti Pramoedya? Kembalikan rumah, kembalikan harta, kembalikan buku, kembalikan waktu, kembalikan anak, kembalikan keluarga?

Tidak, kecuali pemerintah bekerja serius. Meski yang satu ini, mengutip pelawak Asmuni, seperti menjadi hil yang mustahal. Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), payung hukum penyelesaian perkara HAM masa lalu, diamputasi pada 2006. Mahkamah Konstitusi membatalkannya. (Tempo.co, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dibatalkan, 07 Desember 2006, dan diskusi terbatas bersama awak PEC, 28 Januari 2012)

Tetapi lebih jauh, rekonsiliasi para korban G30S seharusnya menjadi kewajiban nasional, bukan tugas pemerintah belaka. Hanya kita lagi-lagi merasa kecewa ketika akhir-akhir ini, di tengah upaya rekonsiliasi yang belum lagi usai, muncul tindakan-tindakan kontra-produktif. Pada medio 2010, segolongan orang membubarkan acara pertemuan anggota DPR dengan eks-PKI di Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan surban lebar serta jubah berkibar, mereka menuding pertemuan tersebut sebagai ajang konspirasi membangkitkan PKI.

Bukan hanya itu. Akhir 2009, Pemerintah via Korps Adyaksa (Kejaksaan) membredel lima judul buku. Dua diantaranya adalah karya yang berusaha menguak misteri peristiwa 1965. Dua buku itu adalah Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 ciptaan duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, dan Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Roosa.

Untuk itu, pertama-tama masyarakat perlu segera dibebaskan dari pemahaman sejarah yang bias polusi ideologis (baca; ideologi Orde Baru). Kaum terpelajar, kaum muda, sepatutnya menjadi ujung tombak. Bila saja mustahil memberi pengertian kepada kaum tua –orang-orang yang “tak bersih lingkungan” Orde Baru, sekurang-kurangnya jangan sampai generasi gadget  dan jejaring sosial tidak mengetahui persoalan ini.

Jangan sampai kita ditipu dua kali !

Banyak hal bisa dilakukan. Diantaranya, yang paling sederhana, adalah menggalakkan diskusi dan/atau telaah obyektif terhadap tragedi 1965. Hari ini, kita tak perlu lagi takut dituduh sebagai antek PKI. Meski mungkin saja kita bakal mengalami teror yang sama sebagaimana dialami beberapa anggota DPR di Banyuwangi. Target kita bukan lagi siapa dalang di balik G30S. Biarlah sejarawan menyelesaikannya. Tugas kita adalah meneruskan ingatan bahwa telah terjadi pembantaian besar-besaran pasca G30S; bahwa telah terjadi pemutarbalikan sejarah yang berakibat pada pupusnya hak dasar segolongan besar anak negeri.

Tentu saja, agar kejadian seperti ini tak terulang, kita mesti menolak segala kecenderungan totalitarianisme, lebih-lebih yang didukung oleh represi senjata. Dalam konteks politik praktis, pembatasan usia kekuasaan presiden selama dua periode layak diapresiasi. Menumbuhkan “penciuman” yang peka, terutama pada kebijakan-kebijakan amis yang tak memihak kemanusiaan, juga hal yang urgen.

Tetapi di atas segalanya, kita perlu waspada terhadap pola nalar yang reduksionistis nan tak kritis. Dialah mula-mula yang mendorong masyarakat awam terbujuk oleh ajakan untuk bertingkah laiknya babi yang buta. Kebiasaan hantam kromo, alias adat untuk abai terhadap verifikasi, inilah yang membuat kita gampang tersulut; sesuatu yang kelak membuat kita tak jauh berbeda dari rezim yang kerap kita kutuk.

“He was not stupid. It was sheer thoughtlessness –something by no means identical with stupidity– that predisposed him to become one of the greatest criminals of that period”. (Hannah Arendt, Eichmann in Jerussalem; a Report on the Banality of Evil)

4 comments on “Polusi Sejarah dan Genosida 1965

  1. aeymanusia
    22/11/2012

    Mog terus produktif Mbah…!

    hehe…
    Salam hangat, dari juniormu…
    Mari berkunjung: http://aeymanusia.wordpress.com/

  2. Ping-balik: Pemilu 2014 Rawan, Gerindra Minta DPR Buat Formulasi Terbaik | Headline Berita Hari Ini

  3. Andri 'Iwan' irawan
    09/10/2015

    Sebuah peristiwa yang keji yang tak pernah dibukukan di dalam buku sejarah.
    Ketika akan diungkap pemerintab langsung membumi hanguskan karyanya.

    • Elha Husnan
      12/10/2016

      Betul. Kita memang sedang darurat penulisan sejarah yang fair.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02/10/2012 by in Essey and tagged , , , , , .

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 54,927 hits
%d blogger menyukai ini: