Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Ombudsman untuk Palembang

Gito merengut. Ia percaya, ia tak seharusnya mengeluarkan keping uang sebanyak itu. Di satu kantor kecamatan, di Kota Palembang bagian Ilir, Gito ditagih seratus ribu untuk sekedar surat rekomendasi. Ini pasti pungli, pikirnya. “Saya tidak yakin ada peraturan seperti ini,” begitu ia mengeluh.[1]

Pengalaman Gito barangkali bukan satu-satunya. Saya –juga barangkali Anda– sedikit banyak pernah mengalami kasus yang serupa. Sekurang-kurangnya, kita pernah mendengar renik-renik kisah semacam itu dari baik tetangga, kawan, maupun orang yang baru kita kenal di jalan. Di kampus saya misalnya, tersembul sebuah cerita; biarpun Anda lulus cumlaude, ijazah Anda tak akan segera keluar jika dalam proses pengurusannya Anda tidak menyediakan “uang pelicin” buat para petugas terkait.

Ya, pungli adalah satu dari deretan benalu pelayanan publik di hampir seluruh birokrasi pemerintah negeri ini. Tidak terkecuali di Palembang, pemerasan kelas recehan itu bahkan telah mendarah daging. Pelaku maupun korban seolah tak sadar betapa yang dilakukannya adalah tindakan lancung. Pungli –didefinisikan sebagai biaya administrasi yang ditetapkan tidak dengan ketentuan resmi, telah menjadi semacam tradisi.

Memang, pemerintah bukan tidak berinisiatif memberantas “penyakit” tersebut. Pemerintah Kota Palembang umpamanya, melalui Sekretaris Daerah-nya (Husni Thamrin), mengakui penyelewengan kinerja pegawai ini masih bertebaran di mana-mana –terutama di kantong-kantong pemerintahan yang lebih kecil seperti di tingkat kelurahan atau kecamatan. Itulah kenapa pihaknya lantas menyeru agar setiap pegawai menandatangani pakta integritas; semacam perjanjian untuk tidak menyalahgunakan wewenang.[2]

Tetapi, tentu saja, masih banyak celah di sana-sini. Barangkali ini menjadi alasan mengapa dalam salah satu jajak pendapat sederhana, pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota Palembang dinilai masih kurang.

Gambar 1. Jajak Pendapat tentang pelayanan publik di Kota Palembang (http://www.palembang.go.id)

Mengurai problem pelayanan publik adalah soal yang cukup pelik. Sebab itulah diperlukan strategi-strategi dan atau solusi-solusi yang bisa jadi berbeda dari satu ke tempat lain. Kompleksitas masalah yang dialami di suatu wilayah bisa jadi tidak sama dengan wilayah yang lain.

Sebagai penghuni Palembang, dan sebagai pihak yang turut bersuka cita apabila pelayanan publik di Kota Palembang menjadi lebih baik, saya (penulis) memiliki beberapa catatan. Pertama, diperlukan saluran (channel) sebagai wadah pengaduan masyarakat. Ini penting, mengingat masih banyaknya gerundelan masyarakat ketika mereka berurusan dengan birokrasi (kelurahan, kecamatan, atau bahkan kota). Selain itu, ini juga sesuai dengan Pasal 36 (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi, “Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.”[3] Dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 35 (1), yang seperti ini disebut dengan pengawasan internal.

Pemerintah kota Palembang sebetulnya sudah memenuhi aturan ini. Dalam situs resminya umpamanya, www.palembang.go.id, tersedia kolom pengaduan masyarakat. Untuk kebutuhan informasi publik, Pemerintah juga telah membikin laman khusus Dinas Komunikasi dan Informatika. Tetapi masalahnya, mode pengaduan ini tidak atau belum dipahami warga dengan baik. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan bertanggung jawab.

Kedua, seperti juga disebut dalam UU No.25, dibutuhkan pengawasan eksternal.[4] Warga Palembang membutuhkan semacam Ombudsman. Lembaga independen di luar pemerintah inilah yang kelak bertanggung jawab mendampingi –jika perlu juga mengadvokasi– warga saat harus berhadap-hadapan dengan birokrasi pemerintah dalam soal pelayanan publik. Kasus pungli misalnya, bisa dilaporkan ke institusi ini sebab –sesuai Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008– ombudsman memiliki tugas diantaranya, “menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.”[5]

Tetapi diakui, Ombudsman Republik Indonesia –sebagai ganti dari Komisi Ombudsman Nasional– yang terbentuk sejak 2008 masih memiliki banyak kendala. Satu dari sekian kendala itu, seperti dikemukakan oleh Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman Republik Indonesia), adalah soal pendanaan.[6] Problem keuangan inilah yang membuat Ombudsman kurang tersosialisasi sehingga menjadi asing bagi telinga masyarakat dan pada gilirannya tidak mampu berperan banyak menuntaskan renik-renik soal pelayanan publik.

Akhirnya, birokrasi pemerintahan yang sehat adalah birokrasi yang dioperasikan secara jujur, efektif, dan transparan. Meski barangkali remeh temeh, orang-orang seperti Gito memerlukan saluran –berikut pendampingan– untuk menegaskan hak-haknya di hadapan beberapa gelintir oknum yang kerap menyelewengkan wewenang. Untuk itu, kita berharap banyak pada komitmen Pemerintah Kota Palembang, yang Sekda-nya suatu saat berujar, “Sesuai Undang-Undang (UU) Kepegawaian, kesalahan bisa diberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi teguran dari pimpinannya hingga sanksi tertulis dari BKD dan Setda.”[7]


[1] Berita Pagi, 30 Mei 2012, “Pungli Merajalela di Pelayanan Publik”.

[2] Ibid.

[3] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[4] Ibid.

[5] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia

[7] Berita Pagi, op.cit.

Iklan

5 comments on “Ombudsman untuk Palembang

  1. sumintak
    22/06/2012

    tulisan ini ya kak yg dapet juara kema

  2. sumintak
    22/06/2012

    tulisan ini ya kak yg dapet juara kemarin?

  3. Agung Purnomo
    06/08/2015

    Wah saya aja pernah mengadukan tentang penahanan ijazah, pungli, penggandaan ijazah oleh PTN di Sumsel ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel tapi tidak ditindaklanjuti, gimana dengan pengaduan ke instansi lainnya, Susah kayaknya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 08/06/2012 by in Journey and tagged , , , .

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 59,233 hits
%d blogger menyukai ini: