Elha Husnan

Man Syakka Wajada

‘Adalah Ijtima’iyyah

Aku mengetiknya dengan mesin tak-tok (ketik manual), sebelumnya. pada MTQ Nasional 2010 di Bengkulu itu, aku tumbang. hahaha, aku belakangan berapologi, betapa kami semua -wakil dari Sumatera Selatan- dilalimi. tetapi tanyalah kami, siapa yang berbuat cedera itu? dan kamu tak segera mendapat jawaban. sebab kami pun bungkam…

Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyah
Membasmi Kemiskinan Minus Ideologi

“Urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan,
sekalipun tidak ada keagamaan;
Dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam”
Ibnu Taimiyyah

WACANA PEMBUKA
KEMISKINAN DAN JALAN KETIGA
Kemiskinan, apa boleh buat, melekat pada hampir keseluruhan sejarah kemanusiaan. Masyarakat, setidaknya menurut teori Materialisme Historis-nya Karl Marx, dibentuk berdasarkan pertentangan kelas; perbenturan antara kelompok tak berpunya melawan kaum berada. Bahkan, menurut Marx yang kemudian ajarannya termanifestasi secara ekstrem dalam wujud gerakan komunisme, perubahan sosial senantiasa merujuk kepada pergesekan di antara kelas-kelas ini . Sehingga tidak mengherankan apabila hikayat tentang gerakan komunisme selalu memiliki nuansa yang antagonistik lagi berdarah-darah.
Lepas dari ketidaksepakatan kita atas pemikiran Karl Marx, terlebih atas pembakuan ajarannya dalam bentuk komunisme, kritik Marx sebaiknya kita pahami sebagai refleksi dari sebuah kegelisahan (angst –meminjam istilah Søren Kierkegard); keresahan yang sama yang juga dialami oleh beberapa banyak pihak yang masih memiliki kepedulian (sosial). Kita tahu, teori-teori kritis Marx lahir akibat ilham yang disuntikkan oleh sosialis-sosialis yang lebih senior semacam Robert Owen dan Saint Simon (Supriyadi, 2003: 60). Di Indonesia sendiri, kita mengenal tokoh-tokoh founder semisal Soekarno, Hatta, Syahrir dan Tan Malaka –untuk sekedar menyebut beberapa nama. Pioneer-pioneer lainnya, yang berkaliber internasional, boleh kita sebut diantaranya Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Che Guevara, dan banyak lagi –yang lebih akrab di telinga aktifis pergerakan. Sekali lagi, figur-figur ini bersinar berkat, terutama, pembelaan mereka terhadap mayoritas yang tertindas (mustadh’afin), betapapun cara berpikir mereka berbeda-beda. Dan jangan lupa, puluhan abad sebelum mereka semua ini lahir, tersebutlah seorang Utusan Tuhan berkebangsaan Arab. Muhammad, nama Nabi itu, mencita-citakan bangunan masyarakat yang berdasar pada etik dan spirit egalitarian, serta mencerca berbagai bentuk ketidakadilan sosial (Rahman, 1996: 55). Tidak kurang “murid”-nya yang bernama Abu Dzar dijuluki sebagai pahlawan kaum mustadh’afin (Rakhmat, 1991: 243), dan Sosialis penyembah Tuhan (Supriyadi, 2003: 33). Ali ibn Abi Thalib, juga “murid”-nya, bahkan suatu saat berucap: “Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia niscaya aku akan membunuhnya” (Swasono, dkk, 1999: 21).
Pendeknya, kemiskinan adalah momok kehidupan komunal dan merupakan gejala universal, yang meski selalu hadir di hampir setiap saat, harus diperangi secara konsisten, pun kontinyu. Akan halnya situasi hari ini, ketika rezim Kapitalisme belum menunjukkan tanda-tanda kemerosotan –walau ada beberapa kebocoran yang segera saja dapat dibenahi, kemiskinan masih tetap “bergoyang samba”. Sementara itu, Sosialisme, paham yang memiliki empati lebih besar atas nasib kaum papa, dan yang telah menjentikkan “api”-nya kepada sebagian besar tokoh yang telah disebutkan di atas, terbukti mandul di tangan Uni Soviet. Alih-alih mengangkat derajat kelas tak berpunya –atau lazim disebut kelas proletar, ideologi sosialis-marxis bermetamorfosa menjadi semacam birokrasi tertutup yang tidak kurang menindas. Dari sini kemudian lahir kegelisahan lain; mungkinkah terdapat pola alternatif yang mampu menerobos kebuntuan kapitalisme dan sosialisme dalam memecahkan soal kemiskinan? Tidakkah ada the third way (jalan ketiga)?
Anthony Giddens optimistis dengan usul Sosialisme Demokrasi-nya, meski Francis Fukuyama agak apatis sebab lebih yakin dengan superioritas Kapitalisme (Supriyadi, 2003: 79). Di sudut lain, intelektual Amerika bernama Samuel P. Huntington, meramalkan hadirnya lakon yang sama sekali berbeda, yang tidak terkait dengan dua rezim (kapitalisme dan sosialisme) sesama kelahiran Barat itu (Wahid, 1999: 35). Dialah Islam, sebuah agama yang menjadi pesat di timur –dekat (Near East). Lantas, benarkah demikian? Betulkah Islam begitu istimewa sehingga mampu menantang hegemoni Barat? Konsep apakah yang hendak ditawarkan Islam? Jangan-jangan semua ini sekedar apologi belaka, seperti isu-isu semacam ini sesegera kilat disambar oleh kelompok-kelompok “islam ideologis” yang, dengan alasan bahwa ideologi-ideologi kapitalis dan sosialis tersebut semata-mata tidak berasaskan Islam dan karena itulah gagal, mewartakan agama ini sebagai satu-satunya pilihan, tak terkecuali jalan ekonomi?

ISLAM DAN KEMISKINAN
Berbeda dari yang dipropagandakan Sosialisme, Islam tidak membenci kepemilikan pribadi (hak kepemilikan harta secara pribadi). Al-Quran, kitab yang menjadi landasan dasar ajaran-ajaran Islam, tidak melarang manusia untuk mencari kekayaan, dan sebaliknya ia memberikan nilai yang tinggi kepada kekayaan dengan memberinya sebutan sebagai “kelimpahan Allah” alias fadhl Allah (Rahman, 1996: 56). Hal ini terlihat dalam umpamanya, ayat ke-10 dari Surat Al-Jumu’ah (62): “Fa idza qudhiyat as-shalatu fa ntasyiru fi al-ardhi wa btaghu min fadhli llahi wa dzkuru llaha katsiran la’allakum tuflihun. “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Kekayaan, seperti telah dinyatakan sendiri oleh Kitab Suci dalam peringatannya kepada Nabi Muhammad Saw, adalah anugerah yang betapa besar dari Allah Swt. Surat Ad-Dhuha ayat 93 menyebut: “wa wajadaka ‘ailan fa aghna”, “bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan?”. Bahkan menurut Quraish Shihab, seandainya kecukupan atau kekayaan tidak terpuji, niscaya ia tidak dikemukakan oleh ayat di atas dalam konteks pemaparan ilahi (Shihab, 2007: 595).

Akan tetapi meskipun begitu, Allah tidak serta merta membenarkan hamba-hamba-Nya memusatkan kekayaan pada satu atau beberapa pribadi saja (monopoli ekonomi), sehingga melupakan saudara-saudaranya yang memiliki kemampuan serba minimal. Kita dapat melihat ini dalam misalnya Surat Al-Humazah (104) ayat 1-7:

Wailun li kulli humazatin lumazah. Alladzi jama’a malan wa ‘addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadzanna fi al-khuthamah. Wa ma adraka ma al-khuthamah. Naru llahi al-muqadah. Al-lati tatthali’u ‘ala a;-af’idah.
Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati.

Akan halnya kemiskinan, Islam pun –kita tahu– memiliki empati yang amat besar. Dalam banyak kesempatan Al-Quran mengajarkan agar seorang muslim bersedia membela para tertindas (mustadh’afin); orang-orang miskin dan/atau dimiskinkan (QS. An-Nisa’ [4] : 75). Islam juga mencela sikap masa bodoh terhadap kemiskinan (QS. Al-Ma’un [107] : 7). Dan di sinilah, Islam menjadi semakin jauh dari Kapitalisme, yang demi akumulasi modal memperkenankan homo homini lupus (pemangsaan manusia atas manusia yang lain) dengan dalih kebebasan pasar dan persaingan individual. Pun, Islam menolak doktrin Sosialisme, yang menafikan hak milik pribadi dan akhirnya memaksakannya –melalui tirani birokrasi– untuk dipunyai secara bersama (kepemilikan komunal). Islam sesungguhnya berada di tengah, yang secara kritis mengafirmasi kekayaan pribadi dengan penekanan agak lebih besar kepada pembelaan kaum miskin.
Demikianlah ideal Islam (das sollen), walau kita akan menemukan kenyataan yang miris ketika diharuskan menengok ke dalam tubuh dunia Muslim (das sein). Secara kasar kita bisa menggambarkan bahwa negeri-negeri Muslim (wilayah yang berpenduduk sebagian besar kaum muslimin) secara umum mempunyai pendapatan yang rendah, kalau bukan miskin. Kecuali beberapa negara yang mendapat berkah boom minyak –yang juga belum tentu mampu mengelola epidemi sosial ini, seperti telah disinyalir Nurcholish Madjid (2008: 517), negeri-negeri Muslim belum memiliki pengalaman yang memadai dalam mengatasi ketimpangan sosial.
Kita ambil misal yang dekat, Negara kita sendiri. Mayoritas penghuni nusantara adalah penduduk yang beragama Islam; sesuatu yang acapkali menjadi kebanggaan –bahkan juga keangkuhan dan kesombongan (?). Tetapi amat mengecewakan, ketika survei menyebut bahwa lebih dari 32,57 Juta rakyat Indonesia ditimpa kemiskinan (Kompas, 15/02). Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa justru di dalam sebuah kerangka idealisme transformatif semacam itu, kemiskinan masih saja tetap bertahan.

MEMELIHARA MITOS-MITOS KEMISKINAN
MELESTARIKAN KETIMPANGAN SOSIAL
Pada dasarnya, sebelum benar-benar menjadi epidemi, kemiskinan bersifat netral. Kemiskinan hanya akan menjadi problema ketika dihadapkan pada kondisi sosial-masyarakat yang timpang. Hal ini dilukiskan dengan amat tepat oleh Rakhmat (1991: 243):

Kemiskinan tidak dengan sendirinya menimbulkan keresahan. Kemiskinan meresahkan bila secara kontras berhadapan dengan kemewahan. Bila semua orang makan singkong, Anda tidak resah. Tetapi bila Anda makan gaplek, sedangkan kawan Anda secara mencolok makan hamburger di depan Anda, maka tidak normal kalau Anda tidak resah.

Begitulah, kemiskinan tidak berpretensi menjadi gejala sosial yang meresahkan sebelum ia sendiri menjadi apa yang disebut para ilmuwan sosial sebagai deprivasi itu. Dalam hal ini, sebetulnya hanya terbuka dua kemungkinan bagi kita; turut arus dengan cara mempertahankan keadaan yang timpang atau menyimpang dari jalur dengan jalan menantang ketidakadilan.
Pilihan yang kedua, mau tidak mau, merupakan pilihan yang tidak mudah. Mengutip pujangga jawa Ranggawarsita, Zaman Edan (“masa-masa penuh ketidakwarasan”, yang diduga terjadi pada masa kita ini) hanya mewariskan sejenis kekhawatiran; “Yen ora melu edan, ora keduman” (tidak ikut gila, tidak bakal kebagian). Begitu pun, melawan kemiskinan dan/atau ketimpangan sosial bukanlah perkara mudah, meski tidak mustahil. Alih-alih menentang, ujung-ujungnya kita dipaksa untuk mengakui bahwa kemiskinan oleh beberapa pihak memang patut dipertahankan, dan bahkan harus dilestarikan.
Terdapat beberapa alasan kenapa kemiskinan mesti didiamkan. Pertama, kemiskinan berjasa menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan kotor. Orang miskin diperlukan untuk membersihkan got yang mampet, membuang sampah, jaga malam, menjadi pembantu rumah tangga, dan seterusnya. Kedua, menambah dan memperpanjang nilai guna barang atau jasa. Misalnya, baju bekas yang sudah tidak terpakai dapat dijual kepada orang-orang miskin. Ketiga, mensubsidi berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang kaya. Contohnya, pegawai-pegawai kecil, karena dibayar murah, akan mengurangi biaya produksi; dan akibatnya melipatkan keuntungan. Keempat, menyediakan lapangan kerja. Karena ada orang miskin, lahirlah pekerjaan-pekerjaan seperti tukang kredit, perjudian, dan sebagainya. Kelima, memperteguh status sosial orang-orang kaya. Dan, keenam, orang miskin juga dapat dimanfaatkan sebagai tumbal pembangunan. Ingatlah kisah-kisah tentang penggusuran, pengusiran padagang kaki lima dan/atau peminta-minta, dan seterusnya (Rakhmat, 1991: 236-237).
Keenam motif tersebut hanya sebagian yang mungkin diungkap, dalam hal ini ditulis secara sinis oleh Jalaluddin Rakhmat melalui piranti analisis fungsional ala Robert K. Merton. Herbert J. Gans umpamanya, dalam The Uses of Poverty, menyebutkan setidaknya tiga belas fungsi orang miskin. Selanjutnya, untuk meluluskan motif-motif tersebut, kemiskinan dan ketimpangan sosial dikukuhkan dengan banyak cara –bahkan dengan berbagai dan segala cara.
Salah satu strategi yang sering dipakai adalah dengan menciptakan suatu kondisi dimana kekeliruan berpikir menjadi mungkin, sehingga mitos pun dinilai sebagai kebenaran. Ambil contoh sebuah mitos yang berlaku di tengah-tengah kita; bahwa “Kemiskinan bukan kesalahan siapa-siapa. Mereka (orang-orang miskin) itulah yang seharusnya patut dikambinghitamkan. Mereka malas, mereka tidak mau bekerja keras, sehingga amat wajar apabila tingkat kehidupan mereka seakan mandeg di situ belaka”.
Pernyataan tersebut di atas mengandung kekeliruan logis yang cukup serius. Pakar logika menyebutnya argumentum ad hominem atau sosiolog menamainya blaming the victim (kekeliruan logika dengan modus menyalahkan korban). Dalam sudut pandang ini, seperti dikutip dari William Ryan, Sosiolog pakar kemiskinan, kemelaratan dijelaskan sebagai akibat dari kebodohan, kurangnya semangat wiraswasta, tidak memiliki hasrat untuk berprestasi, fatalis dan hal-hal yang lain (Rakhmat, 1991: 236-237).
Mitos semacam ini, tentu saja, dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk menghindar dari tanggung jawab sosial. Pandangan yang demikian, yang oleh Masdar F. Mas’udi disebut sebagai pendekatan Sekularisme-Kapitalisme (Madjid, dkk, 2007: 67), ditolak oleh banyak pengamat sosial progresif. Dengan tegas Adi Sasono menulis, “Bukan karena ketiadaan faktor kultural yang dinamis, mereka miskin. Tetapi mereka melarat karena kesempatan mereka telah dihancurkan,” (Swasono, dkk, 1999: 21). Senada dengan itu, mengutip Ibnu Khaldun dalam “muqaddimah”-nya, Quraish menjelaskan bahwa produktifitas (kerja) adalah sesuatu yang inheren di dalam diri manusia. Bersamaan dengan naluri kepemilikan yang memang menjadi watak manusia (QS. Ali Imran (3) : 34), manusia memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut dengan bekerja dan berusaha (Shihab, 2007: 598-599). Singkatnya, mengulang lagi statement Sasono, kemiskinan bukan karena ketiadaan dan atau kemalasan untuk bekerja, tetapi kesempatan untuk ke arah sanalah yang dirampas. Lebih lanjut, kemiskinan yang terjadi di sebuah Negara berkembang, seperti Indonesia, ditengarai karena struktur masyarakat yang tidak adil, atau diistilahkan dengan kemiskinan struktural (Depag RI, 2009: 227).
Celakanya, cara-cara pelestarian kemiskinan yang serupa juga dilakukan oleh kalangan agamawan –tidak terkecuali ulama, sebagai punggawa agama Islam. Berkali-kali Masdar mensinyalir adanya kolaborasi atau persekutuan antara tokoh keagamaan dan hartawan dalam rangka mengukuhkan status quo yang tidak berpihak kepada kaum mustadh’afin. Lantas lahirlah pola-pola ajaran beserta sikap-sikap keagamaan yang cenderung afirmatif terhadap ketimpangan sosial. Petunjuk-petunjuk agama (kitab suci dan sumber-sumber lain), dikutip mentah-mentah sedemikian rupa sehingga melahirkan ciri-ciri pemahaman yang fatalis. Masdar menyebut pola pendekatan ini dengan pendekatan Pasivisme-Religious (Madjid, dkk, 2007: 59-67).
Baik pendekatan sekularisme-kapitalisme, pasivisme religious, maupun berbagai mitos tentang kemiskinan yang bergema di tengah masyarakat, semuanya bertendensi mempertahankan ketimpangan sosial; yang miskin tetap miskin, dan yang kaya bahkan semakin kaya. Percaya tidak percaya, pola pikir kita sedikit banyak telah terkontaminasi oleh pemahaman semacam itu. Dengan demikian, sadar atau pun tidak, kita turut menyumbang andil terhadap pelestarian budaya kemiskinan (culture of poverty), tepat pada saat yang sama ketika kita menabuh genderang perang terhadap kemiskinan.

AL-‘ADALAH AL-IJTIMA’IYAH
HAK KAUM MISKIN DARI SI KAYA
Idealnya memang seperti yang dimimpikan kaum sosialis, yakni struktur masyarakat yang tidak tersusun dari kelas-kelas sosial; tidak perlu terjadi pertentangan kaya vis a vis miskin. Semua harus kaya, atau semua mesti miskin. Tetapi, setelah sistem tersebut diujicobakan, dan setelah sejarah menggariskan keruntuhan Uni Soviet yang Sosialis-Marxis, realitas sepertinya menghendaki sesuatu yang lain. Bahwa, struktur masyarakat memang harus terbentuk dari lapisan-lapisan sosial yang kompleks. Atau pendeknya, memang harus ada dualisme antara “si kaya” dan “si miskin” di dalam tubuh masyarakat. Ini sesuai dengan Firman-Nya dalam Az-Zukhruf (43) ayat 32:

Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika, nahnu qasamna bainahum ma’isyatahum fi al-hayati ad-dunya, wa rafa’na ba’dhahum fauqa ba’dhin darajatin li yattakhidza ba’dhuhum ba’dhan sukhriyyan, wa rahmatu rabbika khairun min ma yajma’un.
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Seperti telah disebut sebelumnya, Islam mengakui sekaligus menghormati eksistensi orang kaya. Sebaliknya, Islam juga sangat menghargai kaum miskin. Pengakuan kepada dua kelompok sosial yang seringkali dihadap-hadapkan secara antagonistik tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa Islam merestui ketimpangan sosial, atau bahkan menyetujui akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya, seperti dalam kasus deprivasi yang juga telah disebutkan di atas.
Islam menghendaki tatanan masyarakat yang harmonis dan membenci disekuilibrium (Rahman, 1996: 55). Betapa pun masyarakat tersusun dari kelas-kelas sosial yang satu sama lain saling berbeda, hal itu tidak sekaligus membenarkan hadirnya antagonisme yang berlebihan. Untuk itulah diperlukan semacam jembatan, dan di sinilah pembicaraan tentang prinsip al-‘adalah al-ijtima’iyah menjadi signifikan.
Al-‘adalah al-ijtima’iyah adalah sebuah prinsip yang digali dari ketentuan-ketentuan agama berkaitan dengan pola regulasi dan distribusi kekayaan. Bahwa Al-Quran dalam Al-Hasyr (59) ayat 7 menyebutkan: “Kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Dan dalam Al-Ma’arij (70) ayat 24-25: “Wa al-ladzina fi amwalihim haqqun ma’lumun. Li as-sa’ili wa al-mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. Selain bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil. “Inna llaha ya’muru bi al-‘adli wa al-ihsan”, “sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan” (QS. Al-Nahl [16]: 90).
Menurut sudut pandang Al-Quran, bagaimanapun seseorang mempunyai kelimpahan harta, hakekatnya pemilik semua itu adalah Allah belaka. Tidak kurang dari 18 kali tersebar dalam berbagai surat Al-Quran, disebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya mulkus samawati wal ardh, penguasa (pemilik) langit dan bumi. Satu diantaranya boleh disebutkan di sini, QS. Ali Imran (3) ayat 109; “wa lillahi ma fi as-samawati wa al-ardhi wa ila llahi turja’u al-umur”, “dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Semua itu memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanyalah Allah semata (Depag RI, 2009: 4).
Dari sini sangat wajar apabila kemudian Allah membebankan berbagai bentuk kewajiban keuangan kepada manusia; sebentuk kefardhuan yang, mengutip Quraish, juga didasarkan kepada prinsip-prinsip istikhlaf (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan sekemanusiaan (Shihab, 2007: 602-603).
Apa yang berada di dalam genggaman seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Nabi Muhammad Saw, dalam riwayat Abu Daud (atau An-Nasai, lihat Al-Qurthubi tafsir ayat QS. Al-Baqarah [2] : 89) melalui Abu al-Darda’, keberhasilan orang kaya adalah atas keterlibatan banyak pihak, termasuk diantaranya kontribusi para fakir miskin. “innama tanshuruna wa tarzuquna bi dhu’afaihim”, “kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian”.
Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan di tangan satu atau beberapa orang pribadi. Seperti telah ditegaskan di dalam Al-Quran, pada harta orang kaya terdapat hak bagi kaum miskin. Tentang seberapa besar tingkat hukum hak kaum miskin dalam harta si kaya, memang terdapat perbedaan di kalangan ulama’. Akan tetapi, banyak ulama yang berpendapat bahwa selain kewajiban membayar zakat yang telah diketahui secara umum, kaum kaya dalam masyarakat juga berkewajiban menciptakan suatu kondisi yang oleh dasar negara kita –Pancasila– disebut sebagai “Keadilan Sosial” alias al-‘adalah al-ijtima’iyah (Madjid, 2008: 515-516).
Hal ini penting dikemukakan, karena kebanyakan kaum muslim terjebak pada pemaknaan zakat yang sempit. Institusi zakat dimaknai secara kering, belum lagi kaum kaya acapkali memanipulasi kewajiban zakat dengan umpamanya memanfaatkan manajemen hila (penghindaran zakat, dengan memanipulasi haul, misalnya). “Kaum Muslimin,” tukas Fazlurrahman, “memahami fungsi-fungsi zakat berdasarkan tradisi yang picik sehingga lambat laun institusi zakat ini menjadi hampa,” (Rahman, 1996: 61, bandingkan Al-Zuhaily, 1997: 318). Allah, dalam QS. Muhammad (47) : 36-37, telah mensinyalir bentuk “kekikiran” manusia ini:

Wa in tu’minu wa tattaqu yu’tikum ujurakum wa la yas’alkum amwalakum. In yas’alkumuha fa yuhfikum tabkhalu wa yukhrij adhghanakum.
Apabila kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran, dan Dia tidak meminta harta bendamu (seluruhnya). Jika Tuhan meminta harta bendamu (sebagai zakat dan sumbangan wajib) dan Dia mendesakmu (agar engkau memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir, (karenanya Dia hanya meminta sebagian dan ketika itu bila kamu tetap kikir maka) Dia akan menampakkan (kecemburuan sosial) antara kamu. (terjemah, Shihab, 2007: 603-604)

Prinsip al-‘adalah al-ijtima’iyah mensyaratkan tanggung jawab kaum kaya atas terselenggaranya kesejahteraan yang merata untuk seluruh warga masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan begitu, seperti dikemukakan Masdar, diharapkan agar proyek agung ini tidak sekedar bersifat formalistis dan karitatif; semata-mata menuruti ajaran untuk meringankan beban orang miskin, tanpa berupaya lebih jauh untuk mengentaskan mereka dari derita kemiskinan (Madjid, dkk, 2007: 67). Tentu saja inovasi-inovasi pada lapangan ini menjadi kebutuhan yang amat mendesak. Menarik apabila kita menyimak tawaran dari Quraish. Menurutnya, pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga Negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak (catat: kenapa bukan zakat?), baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi (Shihab, 2007: 604).

KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEBANGKITAN ISLAM
Pokok penting dalam prinsip al-‘adalah al-ijtima’iyah adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam hal ini, Islam sama sekali tidak mentolerir adanya jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Akan halnya sistem ekonomi Kapitalis yang diduga memperluas kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin, Islam jelas tidak bersepakat. Juga sistem ekonomi Sosialis, yang melegalkan perampasan hak pribadi demi kepentingan birokrasi negara, dan sementara itu rakyat dibiarkan terlunta, Islam pun tidak setuju.
Apakah dengan begitu Islam berhak mengambil alih kepemimpinan ekonomi dengan jalan menegakkan bendera sistem perekonomiannya sendiri; Sistem ekonomi syari’ah? Boleh jadi, meski dengan beberapa banyak catatan.
Lepas dari kritik Fazlurrahman atas kebocoran dalam institusi zakat sebagaimana telah disebutkan di atas, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang tidak kurang getir dalam kronik penerapan ekonomi Islam. Titik lemah para ekonom yang menjamur pada dasawarsa 80-an tersebut terletak pada kegagalan mereka dalam mengajukan sebuah teori yang bulat dan utuh yang dapat dianggap mewakili ekonomi Islam. Wal hasil, alih-alih berhasil mengatasi kemelut ekonomi pada saat itu –waktu itu dihadapkan pada krisis korupsi, mereka yang pada dekade berikutnya diberi kesempatan memasuki posisi strategis birokrasi pemerintah, malah terjebak dalam lingkaran korupsi juga (Wahid, 2006: 196-197).
Tidak bisa dimungkiri, kondisi masyarakat kita dewasa ini semakin rumit dan kompleks; sebuah kompleksitas yang, meminjam Nurcolish Madjid, tidak hanya bercakupan nasional melainkan global, dan yang membutuhkan pola penyelesaian yang lebih dari sekedar intelektualisasi atau metode deduksi (Madjid, 2008: 517-518). Dalam pada itu kutipan dari Quraish patut dituliskan di sini:

“… perlu terlebih dahulu digarisbawahi bahwa menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktikkan berabad-abad lamanya, namun hasilnya tidak pernah memuaskan. Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik”. (Shihab, 2007: 600)

Dus, tanpa menafikan urgensi institusi-institusi syar’i seperti kewajiban zakat, penolakan riba, dan lain sebagainya, kemiskinan tidak mungkin selesai dengan hanya berbekal ideologi. Kebangkitan Peradaban Islam seperti ramalan Huntington di muka, bukan cuma kebangkitan ideologis semata. Bukan karena Kapitalisme itu kufur lantas ia menghasilkan ketimpangan sosial. Bahkan suatu saat, pemerintahan Islam berubah menjadi despotik (dzalim) dengan legitimisi ayat-ayat Tuhan.
Berpegang kepada prinsip al-‘adalah al-ijtima’iyah, kaum muslim haruslah menjadi yang pertama dalam memberantas kemiskinan, dimana pun dan kapan pun. Kesejahteraan rakyat, jika pun situasi tersebut terjadi pada sebuah dunia yang ultra-kapitalis, adalah juga kemenangan Islam. Sebaliknya, sebuah negeri yang mengklaim diri telah menerapkan sistem ekonomi Islam, apabila ia masih melestarikan kesenjangan dan/atau ketimpangan sosial, berarti kemunduran bagi bangsa muslim.

WACANA PENUTUP
JALAN KETIGA DAN PERTIMBANGAN PRAKTIS
Pada saat banyak orang terjebak ke dalam perdebatan di seputar Kapitalisme dan Sosialisme, mereka tidak tahu bahwa yang mereka bicarakan sesungguhnya sudah lama wafat. Setidaknya, Kapitalisme dan Sosialisme klasik tersebut telah lama berganti kelamin. Dalam pada itu, Sistem Ekonomi Islam –jika pun itu ada, bukanlah satu-satunya alternatif. Amerika Serikat, yang sering dikritik sebagai biang Kapitalisme itu, telah mengembangkan sebuah konsep “Folks Capitalism” (Kapitalisme yang berorientasi kerakyatan) sejak dekade 40-an (Wahid, 2006: 202). Kini Amerika Serikat memakai pola Kapitalisme-Industrial-Progresif, dan alternatif berikutnya antara lain: sistem ekonomi welfare state ala Eropa Barat Daratan, the third way ala inggris, sosialisme pasar-nya Cina, kapitalisme Retail India, dll (Wahid, 1999: 41).
Terbuka kemungkinan yang sangat besar untuk mencari alternatif Jalan Ketiga, selain Kapitalisme dan Sosialisme (klasik). Tentu saja, hal itu memerlukan proses pembelajaran dan adaptasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan lokal suatu negara. Pertimbangan praktis, dan bukan ideologis, seperti perhitungan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografi, demografi, kultur, dan sebagainya tidak boleh dilalaikan. Di sinilah arti penting dari Islam; sebagai sebuah sistem nilai, ia akan selalu menjadi “jalan ketiga” dalam kerangka sistem ekonomi manapun. Islam, akhirnya, menjadi oposisi absolut terhadap kemiskinan, dan bangsa muslim hanya harus meluruskan ketimpangan sosial. Dalam bahasa Shihab, Al-Quran telah mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif (Shihab, 2007: 605). Wallahu a’lam bi as-shawab.

DAFTAR BACAAN
Al-Quran dan Terjemah, Digital.
Al-Qurthuby, Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin. Tanpa tahun terbit. Al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an, Multimedia: Islam Spirit.
Al-Zuhaily, DR. Wahbah. 1997. Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat. 2009. Tafsir Al-Quran Tematik 1: Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
Kompas, 15 Februari 2010.
Madjid, Nurcholish, dkk. 2007. Islam Universal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Madjid, Nurcholish. 2008. Islam: Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat.
Rahman, Fazlur. 1996. Tema Pokok Al-Quran. Bandung: Pustaka.
Rakhmat, Jalaluddin. 1991. Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim. Bandung: Mizan.
Shihab, M. Quraisy. 2007. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
Supriyadi, Eko. 2003. Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Swasono, Sri Edi, dkk. 1999. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan (dari Cendikiawan Kita tentang Islam), Jakarta: UI Press.
Wahid, Abdurrahman. 2006. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute.
Wahid, Hasyim, dkk. 1999. Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Yogyakarta: LKIS.

Iklan

One comment on “‘Adalah Ijtima’iyyah

  1. Badri
    20/10/2010

    >Mbah Aku aku ngopi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/09/2010 by in Essey.

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 57,535 hits
%d blogger menyukai ini: