Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Pluralisme Indonesia Setelah Gus Dur

>Siang itu, Kamis (31/12), ribuan orang memadati kompleks pemondokan Pesantren Tebuireng, Jombang. Kerumun yang datang dari berbagai daerah tersebut hendak bertatap muka untuk terakhir kalinya dengan “pahlawan eksentrik” mereka. Upacara kenegaraan dilangsungkan, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengantar Sang Kyai yang juga Presiden RI ke-4 dengan pidato kenegaraan resmi. “Selamat jalan, Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme Indonesia”, ujar SBY. Sementara itu, jutaan simpatisan yang lain, dari berbagai latar belakang suku dan agama, menggelar doa bersama. Hampir berbarengan dengan ritual shalat ghaib dan tahlil yang diselenggarakan oleh umat muslim, di tempat lain umat kristiani, budha, hindu, konghuchu, dan bahkan penganut aliran kepercayaan, sepakat untuk mendoakan sosok yang gigih membela keanekaragaman bangsa Indonesia itu.
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah meninggalkan kita semua, untuk selama-lamanya. Kita tidak akan menemukan lagi orang, yang bahkan untuk berjalan saja harus dipapah dan penglihatannya telah tidak berfungsi itu, dengan diselingi lontaran joke-joke kritis dan segar, keukeuh memberikan pembelaan terhadap kaum minoritas yang tergilas diskriminasi. Lantas, bagaimanakah nasib wacana Pluralisme di Indonesia pasca mangkatnya Gus Dur?
Konon, hal yang tidak mungkin ditebak oleh manusia dan yang selamanya menjadi hak prerogratif Tuhan bukan cuma tiga. Selain jodoh, rejeki dan kematian masih ada satu misteri lagi. Misteri itu bernama Gus Dur. Salah satu joke yang pernah disampaikan almarhum Nurcholis Madjid (Cak Nur) itu ada benarnya juga. Betapa tidak, bahkan setelah kepergiannya, Gus Dur masih saja mewariskan kontroversi. Hingga tulisan ini digubah, para anggota Dewan yang terhormat masih belum tuntas memperdebatkan status kelayakan Gus Dur, dan belakangan juga mantan Presiden Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional. Perdebatan semakin seru saat Ketua Umum Muhammadiyah turut urun rembug. Menurutnya, Gus Dur tidak patut menyandang gelar Bapak Pluralisme Indonesia. Din Syamsudin mengusulkan Ki Bagushadikusumo, seorang tokoh Muhammadiyah yang mengubah bunyi sila pertama Pancasila dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”, menjadi Pahlawan Nasional karena dialah Bapak Pluralisme yang sesungguhnya.
Sangat menarik, karena beginilah kondisi Indonesia semenjak ditinggalkan Gus Dur. Semua orang, selagi dia adalah warga Negara Indonesia, berhak untuk mengemukakan argumentasi dan pendapat. Presiden SBY boleh saja menganggap Gus Dur adalah Bapak Pluralisme, seperti dikutip di muka, namun siapapun bisa saja menyanggahnya. Setiap orang tidak diharamkan untuk mengemukakan pikirannya sendiri, jikapun itu berlainan dengan pandangan resmi Pemerintah. Aneh bin ajaib, sebab justru itulah Indonesia yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Kita ingat, ketika bangsa ini masih dicengkeram oleh otoritarianisme ala Orde Baru, Gus Dur termasuk pihak yang paling vokal mengkritisi kebijakan Pemerintah. Saat Soeharto hendak “menyeragamkan” suara Islam dengan mendirikan ICMI, Gus Dur bersama 45 orang intelektual oposisi malah membentuk Forum Demokrasi. Padahal kita juga tahu, Demokrasi dan Kebebasan berpendapat pada saat itu masih dianggap sebagai tabu.
Sekarang, selain statusnya sebagai Pahlawan Nasional, keberadaan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme pun “digugat”. Bukan soal serius, memang, terlebih ketika keluarga Gus Dur sendiri tidak ingin dipusingkan oleh soal penisbatan gelar kepada Gus Dur, apalagi jika hal ini telah dipolitisasi (Lihat NU Online; “Gus Dur tak perlu ‘dijual’ murah”. Toh kondisi seperti inilah yang sejatinya diinginkan oleh seorang Gus Dur; perdebatan yang hangat tanpa melibatkan kekerasan. Kalaupun perdebatan demi perdebatan tersebut sampai berlarut sehingga tidak mungkin diselesaikan dengan jalur kompromi, maka serahkan saja kepada aturan yang berlaku. Semua orang boleh berpendapat, tidak dilarang melontarkan usul, halal mengemukakan ide, tetapi judgement terakhirnya tetap; Konstitusi dan Hukum. Gitu aja kok repot, dan bukankah –sekali lagi– jalur seperti inilah yang senantiasa diupayakan oleh Gus Dur.
Yang sebetulnya mesti dibuat repot adalah justru ide tentang pluralisme itu sendiri; sesuatu yang diperjuangkan dan diwariskan oleh Gus Dur, serta yang sempat mendapatkan tantangan oleh beberapa kalangan di lingkungan internal Islam. Suatu ketika, Majelis Ulama Islam (MUI) meluncurkan fatwa tentang pengharaman Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. Kontan hal ini serta merta mendapatkan respon positif, yang tidak jarang juga berlebihan, dari gerakan-gerakan Islam berhaluan keras. Mereka bahkan melahirkan sebuah istilah baru untuk merujuk Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. Lalu lahirlah istilah Sipilis, mirip dengan penamaan atas salah satu jenis penyakit kelamin. Atas dasar inilah kemudian mereka menuntut Jaringan Islam Liberal (JIL), yang memang mengusung arus Liberal dalam pandangan keislamannya, untuk segera dibubarkan. Mereka jugalah yang memiliki sentimentalia kuat terhadap Gus Dur, oleh sebab yang terakhir ini giat menggalakkan Pluralisme.
Lepas dari tendensi dukung mendukung atas salah satu dari kedua jenis keberislaman ini (yang biasa diidentifikasi dengan Islam garis keras dan Islam moderat), peristiwa meninggalnya Gus Dur memberikan hikmah yang amat urgens bagi upaya rekonsiliasi (islah) diantara kedua kubu, dan dengan demikian juga menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan. Pasca meninggalnya Gus Dur, Pluralisme menjadi tema yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Presiden sendiri bahkan menggunakannya berkali-kali dalam setiap perjumpaannya dengan media massa. Pertanyaannya adalah apakah mereka ini lupa bahwa Pluralisme telah diharamkan oleh MUI, selain juga diperangi oleh segolongan orang Islam garis keras? Apakah, setelah Pluralisme diterima sebagai common sense masyarakat sehingga bahkan ada sebutan Bapak Pluralisme segala, fatwa haram MUI atas Sipilis harus dicabut dan para pendukungnya mesti “dihanguskan”?
Tidak, sebab ternyata pluralisme (dengan “p” kecil) yang dipikirkan oleh MUI adalah sesuatu yang berbeda dari Pluralisme (dengan “P” besar) ala Gus Dur. Kelompok muslim garis keras boleh saja menolak pluralisme, akan tetapi SBY dan lapisan masyarakat lainnya juga berhak untuk merayakan Pluralisme. Saat inilah momentum yang tepat untuk menyelesaikan polemik ini dengan cara menegaskan perbedaan antara pluralisme MUI dan Pluralisme Gus Dur.
Asumsi MUI, pluralisme adalah sebuah pandangan atau ideologi yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama; sama benarnya. Tentu saja, ditinjau dari sudut manapun, secara teologis (dalam hal ini akidah Islam) pernyataan tersebut adalah keliru. Tidak seorang muslim pun yang memiliki keyakinan seperti ini, yang percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh seluruh agama adalah sama sehingga karena itu dia bebas meloncat dari satu ke lain agama, patut mendapatkan julukan kecuali label Kafir. Dalam keyakinan muslim, semua agama adalah salah kecuali Islam. Keyakinan seperti ini memang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan karena alasan inilah MUI mengharamkan pluralisme.
Lantas kalau begitu apakah SBY layak disebut kafir karena, berkebalikan dengan sikap MUI, ia malah justru mengabsahkan keberadaan “pluralisme”. Tentu saja tidak. Dalam konteks SBY, “pluralisme” yang dimaksud adalah Pluralisme, bukan pluralisme (bedakan huruf “p”-nya). Sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai jenis suku dan agama, perbuatan mematikan kebebasan beragama bukan saja tidak etis, tetapi lebih dari itu juga melanggar konstitusi (UUD 1945). Mengunggulkan satu agama lebih di atas agama-agama yang lain dalam kehidupan bernegara adalah wujud dari diskriminasi, dan itulah yang ditolak oleh Gus Dur. Dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara, Gus Dur pun menjadi penganjur setia paham Pluralisme (di mata Negara, semua agama adalah sama benar). Dalam kerangka seperti ini pula, perilaku kontroversial Gus Dur seperti mengubah assalamu’alaikum dengan selamat pagi, masuk rumah ibadah agama lain, berdoa bersama penganut agama lain, dapat dibenarkan. Semua ini berkaitan dengan penghormatan serta pengakuan bagi pemeluk agama lain sebagai sesama warga Negara Indonesia, bukan diartikan kafir atau pindah agama.
Gus Dur, Din Syamsuddin, SBY, atau siapapun mereka, mendukung Pluralisme, tetapi yakinlah bahwa mereka juga akan menolak pluralisme (sekali lagi, bedakan huruf “p”-nya). Sebagai pribadi yang beragama, tentu saja kita harus menolak kebenaran agama lain. Bagi seorang Muslim, kaum Kristiani adalah kafir. Begitu juga sebaliknya, bagi seorang Kristen, orang-orang Islam adalah sesat. Namun, dalam kehidupan sosial dan pergaulan masyarakat, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Terdapat sejumlah warga yang meskipun lain, keyakinan keberagamaannya juga dijamin oleh undang-undang. Kita dukung Pluralisme, kita tolak pluralisme. Penjelasan seperti ini perlu segera diupayakan oleh pihak-pihak terkait, sebelum kekacauan demi kekacauan terjadi lagi hanya akibat kesalahpahaman. Rakyat sudah bosan dibingungkan oleh kesimpangsiuran dan “ribut-ribut” yang mereka tonton di media. Dengan begitu, kita tidak lagi khawatir atas nasib Pluralisme Indonesia. Selebihnya, Gus Dur pun bisa beristirahat dengan tenang. Lebih dari sekedar dikenang sebagai Pahlawan Nasional, warisan besarnya ternyata tidak diabaikan begitu saja oleh penerus-penerusnya. Selamat Jalan, Gus…

Iklan

2 comments on “Pluralisme Indonesia Setelah Gus Dur

  1. dipanugraha
    07/01/2013

    menarik … lalu muncul pertanyaan kepada Anda:
    1. Jika ada orang menyatakan bahwa semua agama itu sama maka orang tersebut kita sebut dengan pendukung isme apa?
    2. Jika ada orang menyatakan bahwa semua agama itu sama dan menyembah Tuhan yang sama, maka orang tersebut kita sebut dengan pendukung isme apa?
    3. Jika ada orang menyatakan bahwa keberagamaan adalah tidak penting namun percaya Tuhan adalah penting (meskipun definisi Tuhan bisa sesuai keyakinan orangnya baik imaji atau deskripsinya) maka kita sebut orang itu penganut isme apa?
    4. Jika ada orang yang memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinannya, dan meyakini bahwa agamanya paling benar maka kita sebut orang ini penganut isme apa?

    • Elha Husnan
      14/03/2013

      Ah, Anda tidak benar-benar membaca tulisan saya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/05/2010 by in Essey.

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 57,535 hits
%d blogger menyukai ini: