Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Jihad Substantif

>25 Desember 2009, persis pada perayaan natal, publik Amerika kembali diguncang keterkejutan. Seorang pria berkebangsaan Nigeria bernama Umar Farouk Abdul Mutallab, melakukan percobaan peledakan terhadap sebuah Pesawat penumpang Northwest Airlines. Tidak berselang lama, 30 Desember 2009, sebuah bom bunuh diri meledak di seputaran Afgahanistan Timur dan menewaskan kurang lebih tujuh orang agen CIA. (Kompas, 10/01)
Masih terngiang dalam ingatan kita, pada 11 September 2001, konstruksi beton pencakar langit berjuluk World Trade Center (WTC) lantak diterjang oleh sebuah pesawat terbang yang sebelumnya telah dibajak oleh gerombolan teroris. Tragedi 11 September itu kontan membuat merah telinga publik Amerika. Bahkan peristiwa inilah yang dipakai sebagai picu legitimasi untuk membenarkan aksi-aksi polisionil AS di, misalnya, Afghanistan –dan belakangan juga Pakistan. Tentu saja, kita mengenal tempat-tempat ini sebagai bagian dari dunia Islam.

Terorisme, bagaimanapun, memiliki akar sejarah yang panjang. Akan tetapi hal ini tidak serta merta melupakan kenyataan bahwa para pelaku teror tersebut memiliki identitas muslim; yang oleh sementara kalangan ditepis sebagai kaum ekstremis muslim yang berbeda dari muslim moderat. Citra Islam sebagai “agama pedang” pun tidak bisa dielakkan lagi. Semua orang kini, seperti telah diramalkan oleh sosiolog Samuel P. Huntington, “memperhitungkan” keberadaan dan kekuatan bangsa Muslim (Hasyim Wahid dkk, 1999: 35). Hanya celaka, pembacaan terhadap eksistensi kaum muslim lebih bersifat cibiran dan stigmatisasi (pencitraan negatif). Tidak mengherankan apabila bahkan beberapa komunitas muslim sendiri, yang mengecam tindak kekerasan sebagai piranti dakwah dan yang juga memprihatinkan citra negatif agama Islam di mata dunia, menolak cara-cara teror semacam itu.
Maka diskursus pun kemudian mengarah kepada doktrin-doktrin internal agama Islam. Salah satu yang menjadi titik mula (starting point) perdebatan adalah wacana tentang Jihad. Oleh beberapa pihak, ia dipandang sebagai ruh yang melandasi pelbagai aksi teror yang belakangan marak terjadi. Jihad mau tidak mau adalah destructive spirit (semangat penghancur) yang dikandung oleh ajaran Islam, dan karena itu ia tidak perlu diakui. Di sisi yang berbeda, kelompok lainnya membantah dengan mengemukakan argumentasi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak lain hanyalah buah dari konspirasi pewacanaan yang bertujuan untuk menggembosi Islam. Dengan menyerang ajaran-ajarannya, “kaum kafir” hendak melemahkan potensi umat muslim. Bukankah, seperti pernah disebut oleh Jamaluddin Al-Afghani, “Umat Muslim runtuh karena meninggalkan agamanya, sementara kaum Kristen berjaya oleh sebab menjauh dari ajaran-ajarannya sendiri”?
Pendeknya, sepanjang satu dekade ini, domain jihad merupakan salah satu dari sekian hal yang menjadi medan perebutan makna dalam wacana pemikiran Islam, terutama di Indonesia. Dalam pada itu, umat muslim terpolarisasi ke dalam beberapa serpih. Setidaknya terdapat dua kelompok; klan liberal dan klan garis keras –yang masing-masingnya oleh KH. Hasyim Muzadi dalam Konferwil NU Sumsel beberapa waktu lalu disebut sebagai ektrem kiri dan ekstrem kanan.
Sementara itu, lepas dari perdebatan di tingkat elite –baik intelektual, agamawan maupun elite politik, 32,57 juta rakyat Indonesia didera kemiskinan (Kompas, 15/02). Bilamana kita percaya bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim, maka hampir bisa dipastikan bahwa golongan miskin tersebut sebagian besarnya juga beragama Islam. Kemiskinan yang kemudian berjalin kelindan dengan kebodohan (poverty circle) menjadikan posisi mereka serba tidak enak. Mereka inilah yang lantas menjadi sasaran tembak dari macam-macam ideologi yang sedang “berebut pengikut”. Bukan cuma ideologi politik, bahkan juga ideologi keagamaan, isu kristenisasi misalnya. Tetapi tidak hanya itu, “perang saudara” di tengah kaum muslim sendiri juga melabrak mereka. Buktinya, beberapa orang yang terlibat pengeboman di berbagai tempat di Indonesia disinyalir mempunyai latar belakang keluarga miskin. Frustasi golongan miskin inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Saw dalam sabdanya; “Kaada al-faqru an yakuna kufran”. Hampir-hampir saja kemiskinan (kefakiran) itu menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran.
Karena itu, pemahaman keagamaan yang lebih jernih perlu diketengahkan. Dalam hal jihad, dibutuhkan sebuah pemahaman keagamaan yang tidak memihak kepada salah satu dari dua wacana ekstrem (yang meniadakan dan yang berlebihan –mutatharif– dalam melihat wacana jihad); yang mampu mengantarai dan mengatasi keduanya, selain juga fungsional digunakan sebagai perangkat untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan.

DEFINISI DAN ARTIKULASI JIHAD
Pada mulanya, makna yang terkandung dalam kontruksi lafazh “jahada” (jim-ha-dal) berorientasi netral. Secara harfiyah ia berarti “jadd wa ta’ab”, atau “bersungguh dan bersusah-payah” dalam mengerjakan sesuatu –yang berat. Ketika dilekatkan pada kata “maradl”, sakit, umpamanya, lafazh “jahada” melahirkan makna “berupaya dengan sungguh-sungguh untuk sembuh”.
Makna tersebut beralih ketika lafazh “jahada” disisipi “alif” setelah huruf “jim”, dengan demikian berbunyi “jaahada”. Dari derivasi lafazh ini lantas lahir diksi yang kontroversial itu; Jihad dan dari sinilah pula kemudian muncul dua makna dengan masing-masing konotasi yang berbeda. Pertama, Jihad berarti “badzlu al-was’i”, mengerahkan segala daya dan kemampuan, yang berkonotasi tidak jauh berbeda dari kata dasarnya (“jahada”). Kedua, bahwa Jihad ialah berperang melawan musuh untuk membela agama (Louis Ma’louf, 1986: 105-106). Pemaknaan leksikal seperti ini mirip dengan apa yang oleh Kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai “Perang sabil” (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1156).
Pada prakteknya, hampir tidak ditemukan satu pun pemaknaan atas kata Jihad dengan konotasinya yang positif dalam khazanah pemikiran Islam Klasik. Semua merujuk kepada makna yang senantiasa berdarah-darah, yakni al-qital alias peperangan. Mengutip redaksi Muhammad Abid Al-Jabiri, an yufakkar (abstraksi yang dipikirkan) oleh para ulama pada saat itu, terutama ulama fiqh, adalah bahwa konsep Jihad selalu berkaitan erat dengan peperangan. Makna-makna yang lain, yang lebih generik, tidak pernah muncul. Oleh sebab itulah lafazh “Mujaahid” (isim fa’il dari “jaahada”) dibedakan dari “Mujtahid” (isim fa’il dari “Ijtahada”), meskipun keduanya memiliki akar kata yang serupa. Yang pertama (Mujaahid), berarti tentara atau orang yang berperang menggunakan pedang –dan terkesan sangar, serta yang kedua (Mujtahid) adalah sebutan bagi intelektual Islam par excellent atau kurang lebih pejuang pena –yang terkesan lebih sejuk. Tetapi meskipun begitu, diakui keduanya tetap menyimpan arti “bersungguh-sungguh mengerahkan daya serta kemampuan”.
Karena itulah tidak mengherankan apabila jumhur ulama menyepakati definisi syari’at (isthilah syar’i) dari konsep Jihad seperti disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaily yang berbunyi: “Badzlu al-was’i wa at-thaqati fii qitaali al-kuffaari wa mudafa’atihim bi an-nafsi wa al-maali wa al-lisaani”. Mengerahkan segala daya dan upaya untuk memerangi dan mengusir orang kafir, baik itu dengan nyawa, harta maupun lisan. Dalam redaksi Madzhab Syafi’i, aliran fiqh yang diterapkan oleh sebagian besar muslim Indonesia, definisi tersebut dibahasakan dengan “memerangi kaum kafir untuk menyelamatkan agama Islam” (Dr. Wahbah Zuhaily, 1989: 413).
Para ulama mendasarkan penjelasan tentang Jihad tersebut kepada dalil-dalil pokok dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini yang mereka lakukan adalah sedemikian rupa memadukan ayat-ayat yang tentang jihad dengan ayat-ayat perang. Hal ini sangat penting, terutama agar tidak terjadi pemahaman yang sepotong-potong. Para pengikut Abu Hanifah umpamanya, membangun pengertiannya tentang Jihad dari setidaknya dua ayat. Pertama, QS. At-Taubah ayat 41 yang artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. Dan, kedua, QS. At-Taubah ayat 111 yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” (Dr. Wahbah Zuhaily, 1989: 414).
Dalam pada itu, diketahui bahwa perintah untuk berperang melawan kaum kafir di masa Nabi terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama, pada saat Nabi Saw masih berada di Makkah. Di sini Nabi Saw dilarang untuk melawan segala bentuk intimidasi kaum kafir. Pada tahap ini, perintah yang diterima oleh beliau tergambar dalam, misalnya, QS. Fusshilat ayat 34: “Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik”. Tahap selanjutnya, perintah turun sesaat pasca hijrah ke Madinah. Di sini Nabi Saw diperbolehkan memerangi siapa saja yang memerangi kaum Muslim, seperti dalam QS. Al-Hajj ayat 39: “telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. Dan tahap terakhir, Nabi Saw diperintahkan untuk memerangi semua orang kafir, tanpa pandang bulu. Perintah yang terakhir ini sekaligus menghapus (naskh) perintah-perintah sebelumnya. Hal ini seperti nyata dalam QS. At-Taubah ayat 5: “Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Qurthuby, Tafsir QS. Al-Hajj ayat 39).
Dus, apa boleh buat, tidak ditemukan penjelasan lain tentang konsep Jihad kecuali bahwa ia selalu bernada pertempuran. Demikianlah penjelasan yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu, yang sampai sekarang masih bertahan –meski beberapa pihak telah berupaya keras untuk merevitalisasi maknanya sesuai dengan konteks kebutuhan zaman. Maka tidak mengherankan apabila belakangan antagonisme terhadap non-muslim menyembul kembali dan semakin destruktif dalam wujud terorisme. Bagi para teroris tersebut, apa yang mereka lakukan tidak ubahnya jihad (perang suci) membela kaum muslimin yang diasumsikan sedang terjepit. Tetapi terjepit atau tidak, menurut doktrin keagamaan formal yang boleh jadi mereka pahami secara simplistis belaka, mereka toh tetap harus “membasmi” orang kafir. Salahkah mereka?

MEKANISME JIHAD
Jihad, sebagai sebuah keputusan yang melibatkan khalayak banyak, bukanlah kebijakan yang bersifat sporadis. Dalam hal ini, kedudukan Imam, penguasa yang memimpin administrasi dan pengaturan negara, menjadi penting. Seperti dalam konsep negara modern pada umumnya, imam adalah juga sekaligus panglima tertinggi angkatan perang. Imamlah, dengan ijtihad politisnya, yang berhak menentukan sejak kapan dan berapa lama situasi negara dinyatakan sebagai darurat perang. Bagi Glasse, syarat utama yang harus dipakai oleh seorang Imam dalam penentuan kebijakan “darurat jihad” (istilah dari penulis sendiri, sebagai ganti yang tidak mengikat dari konsep “darurat perang”) adalah pertimbangan yang masuk akal bahwa hal tersebut akan membawa kebajikan bagi Islam, serta tidak ada jalan penyelesaian lain (Cyril Glasse, 1989: 39).
Jalan penyelesaian lain sebagaimana disebut oleh Glasse inilah yang dipahami oleh Jumhur Ulama dengan redaksi da’wah. Yakni mengajak mereka (kaum kafir) untuk mengetahui agama Islam; memahami kebesaran, kehebatan, kosmopolitanismenya, dan lain-lain, sehingga mereka pun tahu kenapa mereka harus diperangi. Dengan lain perkataan, kaum Muslim musti menunjukkan diri sebagai layak untuk diikuti dahulu, sebelum pada akhirnya –karena mereka menolak eksistensi kaum muslim, dan bahkan memusuhinya, Imam pun kemudian berhak untuk menabuh genderang perang (Dr. Wahbah Zuhaily, 1989: 416-417). Hal ini sangat penting karena pada poin da’wah inilah, posisi Jihad seringkali direduksi, jika bukan dilupakan sama sekali. Sehingga, sekali lagi, sangat wajar apabila kemudian masyarakat muslim digambarkan sebagai manusia-manusia yang haus darah orang kafir. Sebab, seperti didemonstrasikan langsung dalam peristiwa terorisme, orang-orang muslim –yang sebetulnya cuma oknum itu –menyerang tanpa aba-aba; tanpa pengumuman perang dan tanpa didahului da’wah.
Ini belum lagi ditinjau dari sudut pandang hubungan internasional antar negara, ketika bahkan hukum fiqh sendiri menyatakan bahwa orang kafir sekalipun, di dalam maupun di luar negeri, tidak boleh diperangi dan dihalang-halangi selagi terdapat traktat perjanjian damai (baca; aqdu al-aman, Dr. Wahbah Zuhaily, 1989: 433).
Yang bisa kita simpulkan dari sini adalah bahwa jihad mensyaratkan adanya pertikaian. Tanpa itu, Jihad tidak serta merta boleh diberlakukan. Dan dari sini berlaku sebuah kaidah fiqh dengan bunyi; al-ashlu baqa’u kaana ‘ala maa kaana. Kecuali terdapat indikasi lain, hukum asal akan bersifat tetap. Dalam konteks Jihad, kaidah tersebut dapat dipahami dengan bunyi; selagi kondisi obyektifnya tidak memungkinkan –bahwa tidak terjadi pertikaian dan perselisihan antar negara, dan sementara itu imam tidak mengumumkan darurat perang, Jihad tidak bisa dilakukan. Menurut Glasse, bahkan pada masa kolonial, ketika hampir sebagian besar bangsa muslim mengalami penjajahan, selagi Islam tidak dilarang berkembang dan sepanjang praktik keberagamaan masih mungkin dilaksanakan, masih tetap tidak ada Jihad (Cyril Glasse, 1989: 39).

JIHAD SUBSTANTIF
Hukum yang berhubungan dengan jihad sebenarnya bercabang dua: (1) fardlu kifayah bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya kecuali perempuan dan anak-anak –tanpa izin suami dan orang tuanya, pada saat pertempuran tidak atau belum menjadi agregat umum, dan (2) fardhu ‘ain untuk siapa saja termasuk wanita dan anak-anak, ketika perang telah berkecamuk serta semua orang yang bernaung di bawah dar al-islam diharuskan untuk mengikuti wajib militer (Dr. Wahbah Zuhaily, 1989: 416-417).
Sangat terang disebutkan di sini, betapa Jihad yang berhukum fardlu kifayah itu terjadi pada kondisi damai. Serta sebaliknya, dalam kondisi darurat dan mendesak, Jihad pun kemudian beralih rupa menjadi berhukum fardlu ‘ain. Yang patut dicatat adalah, di masa damai seperti sekarang ini, ketika para pemimpin dunia sepakat untuk menghentikan perlombaan adu senjata, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim?
Seperti telah digariskan oleh fiqh, jawabnya tetap: Jihad. Perintah berjihad bertebaran di sana-sini, dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja –walau di bawah aqad aman seperti sekarang ini Jihad berhukum fardlu kifayah.
Ya, kita masih tetap harus berperang, meski yang belakangan ini mesti diberikan definisi yang sama sekali berbeda. Dalam pada itu, pada bukunya yang berjudul Jihad, H.A.R. Sutan Manshur mengetengahkan bahwa dalam kondisi damai Jihad berarti pembangunan. Jihad yang semacam inilah yang justru oleh Sutan disebut sebagai Jihad besar, yang memakan waktu dan tenaga yang juga akbar. Olehnya, Jihad di masa damai ini dinamakan dengan perang dingin; peperangan yang tidak lagi mengandalkan ketajaman pedang dan keganasan senapan, melainkan kedigdayaan strategi yang bertumpu pada tenaga otak plus amunisi sumber daya harta benda (H.A.R. Sutan Manshur,1982: 127).
Pemaknaan Jihad yang demikian tidaklah terlalu berlebihan, sebab dalam definisi syar’inya yang telah disebutkan di muka, Jihad mengandung tiga unsur yakni nyawa, harta dan lisan. Masa Jihad dengan nyawa, atau yang dalam sejarah Indonesia ditandai dengan sebutan Revolusi Fisik, telah lewat –atau masih menunggu (?). Perang melawan kaum kafir yang harus dilakukan sekarang adalah perang via lisan dan harta benda, yang mewujud dalam istilah politik cinanya Revolusi Kebudayaan atau perang urat syaraf (psy-war).
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh As-Syaikh An-Nawawi dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Ulama kelahiran Tanara Banten, yang berhasil menjadi guru di Masjidil Haram dan menembus hegemoni Makkah (Kompas, 17/01), ini menyatakan bahwa sepanjang tahun umat muslim diharuskan untuk berjihad (Jihad yang dimaksud ialah Jihad fardhu kifayah), dengan modus seperti menegakkan bukti-bukti kebenaran Islam, memperdalam dan memperluas ilmu keagamaan, atau bahkan sekedar menjawab salam (Nawawi Al-Jawi, tanpa tahun: 359-361).
Pendeknya, apapun selagi hal itu tidak bertentangan dengan syara’, yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaum Muslimin harus dikerjakan. Justru inilah sebenarnya substansi dari Jihad. Perang fisik atau perang kebudayaan, perang panas atau perang dingin, sebetulnya tidak berbeda sejauh diletakkan pada konteks substantif dari Jihad; bahwa mereka sama-sama digunakan sebagai piranti untuk memberdayakan manusia Muslim. Seperti dikutip dari buku tentang penjelasan fiqh Umar bin Khatthab, substansi dan tujuan akhir dari Jihad adalah membebaskan (liberasi/talkhish) hamba Tuhan dari penindasan dan kezhaliman, baik kezhaliman strategis maupun religius (Dr. M. Rawwas Qal’ah, 1981: 230).

KEMISKINAN DAN KEBODOHAN SEBAGAI MUSUH BERSAMA
Setelah pada dekade 90-an sistem ekonomi sosialis-komunis tumbang, tinggallah yang tegak berdiri adalah sistem ekonomi Kapitalis. Model percaturan harta yang berkisar di seputar orang per orang, atau individu per individu, tersebut tak pelak menghasilkan kepincangan ekonomi. Kekayaan hanya berkisar di lingkungan elite belaka. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin pun tidak segera beranjak dari lumpur kehidupannya yang sekarang. Tidak terkecuali di Indonesia, sebagaimana telah dikutip di muka, kemiskinan telah menjadi gurita masyarakat.
Namun kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Laiknya sebuah roda, kemiskinan berputar dan putarannya menjadi semakin besar akibat kebodohan. Dalam teori sosial, hal ini disebut sebagai Poverty Circle (Lingkaran setan kemiskinan). Mau tidak mau, untuk memberantas salah satunya kita juga harus mengamputasi yang lain. Membasmi kemiskinan harus sejajar dengan upaya mengentaskan masyarakat dari kebodohan.
Dalam kondisi seperti inilah agama Islam diharapkan mampu memberikan solusi alternatif. Sebab berkebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, Islam termasuk yang tidak percaya bahwa hak harta kekayaan adalah milik penuh seorang pribadi. QS. Al-Ma’arij ayat 24-25 menyebutkan: “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. Arti pengentasan kemiskinan demikian penting di dalam Islam. Karena itulah banyak ulama kemudian berpendapat bahwa selain kewajiban untuk membayar zakat yang telah diketahui umum, kaum kaya juga berkewajiban untuk menciptakan apa yang dalam jargon modern disebut keadilan sosial atau al-‘adalah al-ijtima’iyah (Nurcholish Madjid, 2008: 516).
Dikaitkan dengan konsepsi Jihad (substantif) di atas, kaum Muslim semestinya menjadi motor penggerak dalam setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kebodohan. Hampir separuh bumi yang dihuninya, rata-rata kaum muslim berada di bawah ambang kemiskinan dan bernaung di tengah kegelapan. Jihad, sebuah doktrin agama Islam yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin, dengan cara memberdayakan mereka, menjadi sangat relevan.
Sekali lagi, model pemaknaan jihad yang sebegini rupa bukan tidak bersesuaian dengan formulasi Jihad pada umumnya, seperti dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Memberantas kemiskinan dan kebodohan adalah salah satu poin penting yang ditandaskan oleh As-Syaikh An-Nawawi dalam penjelasannya tentang Jihad. Baginya, Daf’u Dlarar (mencegah marabahaya), seperti tenyata dalam kondisi miskin dan bodoh, masuk dalam kategori Jihad juga. (Nawawi Al-Jawi, tanpa tahun: 360).
Al-hasil, Jika makna Jihad secara implisit adalah mempertegas keberadaan kaum muslim di pentas dunia, maka sudah pada tempatnya –mengingat kondisi aman dan damai– apabila kaum muslimin, bersama-sama dengan mereka yang peduli, menabuh genderang perang terhadap kemiskinan. Kaum Muslim, sebagai wujud dari concern terhadap agamanya, sudah sepatutnya menimbang kemiskinan dan kebodohan sebagai musuh pertama (first enemy) dan musuh bersama (common enemy).

TATIMMAH: RESOLUSI JIHAD JILID DUA
Menyimak penjelasan dari ulama-ulama terdahulu, Jihad tidak semata-mata peperangan secara fisik. Dalam keadaan tertentu, ia juga berarti pemberdayaan terhadap kaum muslimin dari berbagai penyakit sosial seperti kemiskinan dan kebodohan.
Dulu, kita mengenal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Hadlratus Syaikh Hasyim Asyari dan yang berisi seruan perang suci untuk menghadapi serangan-serangan Belanda dan Sekutu. Seruan ini berhasil membangkitkan perlawanan umat muslim hingga menyebabkan berkobarnya pertarungan di berbagai tempat khususnya di Surabaya yang melahirkan peristiwa 10 November yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan (Hasyim Wahid dkk, 1999: 44). Masa itu sudah lewat, musuh bangsa Indonesia bukan lagi manusia-manusia fisik Belanda dan Sekutu, melainkan kemiskinan dan kebodohan yang diakibatkan oleh invasi ekonomi berikut kebudayaan asing.
Dibutuhkan semacam Resolusi Jihad jilid kedua, yang berfokus pada penekanan angka kebodohan dan kemiskinan, dan dengan demikian harkat serta martabat bangsa kita umumnya, serta kaum muslim khususnya, dapat kembali terangkat. Semoga, dengan begini, mimpi kosmopolit tentang kejayaan Islam di masa lampau dapat diwujudkan kembali. Sekarang, di sini.
Wallahu a’lam bi as-shawab.

DAFTAR BACAAN
BUKU
Wahid, Hasyim, dkk. 1998. Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Yogyakarta: LKIS.
Madjid, Nurcholish. 2008. Islam: Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat.
An-Nawawi, Muhammad bin Umar bin Ali, Al-Jawi. Tanpa tahun terbit. Nihayatu Az-Zain fi Irsyadil Mubtadiin. Surabaya: Al-Hidayah.
Al-Zuhaily, DR. Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikr.
Qal’ah, Dr. M. Rawwas. 1981. Mausu’atu Fiqhi Umar Ibni Al-Khatthab. Kuwait: Al-Falah.
Manshur, H.A.R. Sutan. 1982. Jihad. Jakarta: Panji Masyarakat.
AL-Qurthuby, Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin. Tanpa tahun terbit. Al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an, Multimedia: Islam Spirit.
Glasse, Cyril. 1989. Ensiklopedi Islam (Ringkas) Jilid I. Terjemah Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: Raja Grafindo Pers.
Ma’louf, Louis. 1986. Al-Munjid fi Al-Lughati wa Al-A’lam. Beirut: Dar Al-Masyriq.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

MEDIA MASSA
Kompas, 10 Januari 2010.
Kompas, 15 Februari 2010.
Kompas, 17 Januari 2010.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/05/2010 by in Essey.

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 57,535 hits
%d blogger menyukai ini: