Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Breidel 2009

>Pada penghujung 2009, ketika publik Indonesia dibuat geger oleh kontroversi sebuah buku berjudul Membongkar Gurita Cikeas gubahan George Junus Aditjondro, Kejaksaan Agung diam-diam “membredel” lima judul buku. Press Release yang juga dihadiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji pada Kamis (24/12) itu, mengumumkan pencabutan izin peredaran Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (karya John Rossa, Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra), Suara Gereja Bagi Umat Tertindas, Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (karya Socratez Sofyan Yoman, Reza Enterprize), Lekra tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat (karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhiddin M. Dahlan, Merake Sumba Lukamu Sakitku), Enam Jalan Menuju Tuhan (Darmawan, Hikayat Dunia), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahruddin Ahmad, Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi). Musabab pelarangan kelima judul buku tersebut, tegas Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, adalah karena kelimanya dinilai telah melanggar ketentuan sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Pemasungan Kebebasan Berekspresi
Salah satu berkah reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 adalah mengalirnya kembali kran kebebasan yang telah berpuluh tahun tersumbat. Sejak saat itu, berbagai organisasi yang sebelumnya malu-malu menampakkan diri di wilayah publik, dan hanya mampu bergerilya di bawah tanah akibat adanya tekanan dari kekuasaan, perlahan bergeliat menampakkan benderanya masing-masing. Bukan hanya itu, ratusan penerbitan pun lahir, baik itu berupa surat kabar, majalah, tabloid, pamflet ataupun buku. Beberapa diantaranya bahkan tanpa ragu memproklamirkan diri sebagai corong resmi organisasi yang oleh rezim terdahulu dituduh sebagai kelompok ekstrem, entah ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Laiknya burung lepas dari sangkar, reformasi menjadi sebuah dalil pembenaran atas kebebasan berekspresi, setelah oleh dua rezim sebelumnya (Orde baru dan Orde Lama) kebebasan yang serupa dipasung dan dikerdilkan.
Sampai tahun 2009, tahun kehebohan itu, banyak pihak merasa bahwa amanat reformasi telah dikhianati. Dengan melarang peredaran buku, Kejaksaan Agung dituduh telah melakukan serangkaian upaya untuk memundurkan bangsa ini ke era Orde Baru. Betapa tidak, alasan utama yang dipakai oleh pihak kejaksaan dalam rangka “mengebiri” kelima buku tersebut adalah ketertiban umum, hal yang sama yang juga dipakai sebagai alasan oleh Orde Baru untuk mencekal hasil penerbitan. Selain itu, ketika ditanya oleh wartawan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, sembari agak bersungut-sungut pihak perwakilan Kejaksaan Agung itu tidak mampu memberikan penjelasan. “Pokoknya mengganggu ketertiban umum.”
Di lain pihak, kekecewaan yang lebih mendalam dirasakan oleh para pengarang buku. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, pengarang Lekra tak Membakar Buku yang masuk dalam Blacklist Kejagung, misalnya, menyebut tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan telah melanggar hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi yang memang telah diatur oleh Undang-Undang. Lebih dari itu, para pengarang yang bukunya dilarang beredar itu tidak pernah dikonfirmasi, bahkan untuk sekedar pemberitahuan bagian mana dari buku itu yang dianggap mengganggu kepentingan umum.
Langkah-langkah kejaksaan seperti ini patut untuk dipertanyakan. Terdapat kesan bahwa kejaksaan menetapkan eksekusi secara apriori, meski hal itu dibantah dengan argumentasi bahwa proses penetapan pelarangan telah melalui prosedur penyidikan. Kesan tersebut tidak segera terhapus selagi prosedur yang dipakai Kejaksaan tidak jelas dan kriteria “mengganggu ketertiban umum” itu masih ambigu. Apalagi, Kejaksaan sering terlihat berkelit (cuci tangan) ketika disudutkan sebagai telah memasung kebebasan berekspresi. “Kami hanya melarang penerbit mengedarkan buku-buku itu, bukan membatasi kratifitas para penulisnya,” komentar salah seorang dari Kejaksaan.

Polemik Sejarah
Bukan kali ini saja Kejaksaan bermasalah dengan buku. Menurut catatan, pada tahun 2006 setidaknya tiga judul buku masuk dalam daftar hitam Kejaksaan. Tidak sampai dilarang, memang, hanya peredarannya diawasi. Ketiga buku itu antara lain; Menembus Gelap Menuju Terang, Aku Melawan Teroris, dan Atlas Lengkap Indonesia (33 Provinsi) dan Dunia.
Pada tahun 2007, Kejaksaan mencekal sebuah buku sejarah yang sedianya akan dipergunakan sebagai pegangan pelajar sekolah. Buku ini dilarang beredar karena sejumput soal yang barangkali untuk beberapa orang bisa disebut sepele; tidak menceritakan satu fragmen sejarah tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan tidak menambahkan kata PKI di belakang G 30 S pada saat merujuk kegaduhan di sebuah September tahun 1965.
Pelarangan atas buku sejarah ini sangat menarik sebab ekuivalen dengan kisah dua dari lima judul buku yang dilarang pada tahun 2009. Buku yang dimaksud adalah Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Rossa dan Lekra tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhiddin M. Dahlan. Ketiga buku ini memiliki kemiripan dalam hal tema; ke-PKI-an.
Barangkali kita boleh menolerir pelarangan atas buku sejarah untuk pelajar yang telah melakukan kesalahan dengan tidak mencantumkan fakta pemberontakan PKI Madiun itu. Akan tetapi poin alasan pelarangan tentang pencantuman label PKI di belakang G 30 S masih patut ditinjau ulang. Ini karena polemik tentang siapa sebetulnya yang menjadi dalang di belakang peristiwa berdarah itu masih belum selesai hingga detik ini.
Setidaknya ada tiga teori yang dilansir oleh para sejarawan. Pertama, bahwa dalang G 30 S adalah Soekarno. Motif yang disebutkan adalah Soekarno berkepentingan mempertahankan kekuasaan di tengah gonjang-ganjing politik pada saat itu. Jika teori ini disepakati benar, seharusnya buku-buku sejarah menulis G 30 S/Soekarno untuk menandai peristiwa 1965. Kedua, motor G 30 S adalah Soeharto yang berkolaborasi dengan Angkatan Darat. Alasannya adalah merebut kekuasaan dari tangan Soekarno. Kalau ini juga dianggap betul, maka sejarah harusnya menulis G 30 S/AD. Ketiga, pemberontakan itu memang dirancang oleh PKI, seperti ditulis oleh sejarah pada umumnya.
Persoalan dibalik peristiwa 1965 ini masih sangat sumir, sehingga variasi penulisan sejarah plus pembuktian-pembuktian baru yang lebih valid masih sangat diperlukan. Ironisnya, buku-buku yang menjanjikan kebutuhan seperti itu “dibakar” pula oleh Kejaksaan Agung. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Rossa dan Lekra tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhiddin M. Dahlan adalah dua buku hasil observasi penulisnya berkaitan dengan misteri dibalik fakta tahun 1965. Di luar negeri, Dalih Pembunuhan Massal bahkan menyabet penghargaan karena dinilai menawarkan perspektif baru untuk melihat peristiwa 1965. Bayangkan, buku sepenting itu harus dilarang beredar.
Sangat ironis. Apabila, dalam hal buku-buku tentang PKI ini, yang dimaksud oleh Kejaksaan dengan “mengganggu ketertiban umum” adalah kembalinya ideologi komunis ke Indonesia, maka pelarangan kedua judul buku di atas sebetulnya salah tempat. Kedua buku itu bukanlah buku ideologis yang berusaha mengindoktrinasi pembacanya dengan ide-ide marxis-leninis ala PKI, melainkan buku yang berusaha meluruskan sejarah Indonesia, setidaknya menawarkan sudut pandang yang berbeda. Disamping itu, bukankah TAP MPRS yang memojokkan PKI juga telah dicabut. Bahkan upaya rekonsiliasi dengan keluarga eks-PKI pun belum menampakkan wujud yang memuaskan, dalam arti perlu terus digalakkan. Dari sudut ini, tindakan Kejaksaan Agung menjadi sangat kontra-produktif.
Seharusnya buku-buku sejarah, berkebalikan dengan keyakinan pihak Kejaksaan, yang justru berpotensi menyibak tudung hitam sejarah Indonesia itu tidak perlu sampai dilarang beredar. Terutama pertimbangan yang digunakan masih sangat kabur dan apriori. Lain lagi kalau memang ada kepentingan politik dibalik kebijakan Kejaksaan Agung, semisal hendak merehabilitasi nama Soeharto dengan cara tidak menempatkannya di posisi tersangka dan menetapkan musuh abadi yang bernama PKI, atau pemerintah hendak membangun kembali kerajaan Orde Baru; Neo Orde Baru, yang kekuasaannya hampir tidak terbatas. Entahlah, semoga dugaan itu tidak benar.
Buku-buku terkait sejarah dan atau pemikiran, jikapun hal itu diduga mengancam ketertiban umum seperti menyinggung sentimen Suku, Agama dan Ras (SARA), apalagi cuma menyentil penguasa, tidak perlu sampai dilarang. Dalam hal ini Kejaksaan perlu mempertimbangkan pendapat para ahli terkait bidang yang dikaji dalam sebuah buku sebelum menentukan keputusan “membredel” atau tidak. Namun begitu, usulan dari para ahli ini pun patut untuk di¬¬godog lagi. Rekomendasi yang melarang peredaran sebuah buku, umpamanya, bisa diturunkan tensinya dengan sekadar melabeli buku tersebut dengan status “diawasi”. Dengan begini, Kejaksaan tidak perlu lagi direpotkan oleh tuduhan seperti memasung kebebasan berekspresi, menghalangi kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Sebaliknya, setelah melalui tahap pengawasan, terdapat sebuah buku yang terbukti “mengganggu ketertiban umum”, Kejaksaan tinggal menarik buku itu dari peredaran.
Kejaksaan memang perlu mengkaji ulang acuan dan prosedur yang dipakai untuk meneliti sebuah hasil pemikiran. Karena bagaimanapun, sebuah karya adalah sublimasi dari keyakinan atas prinsip kebebasan berekspresi yang masih dihormati di negeri ini. Jangan sampai kekurangcermatan dalam menilai sesuatu membuat institusi yang sedang berbenah ini dihadapkan kepada soal baru yang lebih “menyakitkan”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09/05/2010 by in Essey.

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 54,927 hits
%d blogger menyukai ini: