Elha Husnan

Man Syakka Wajada

Anti Rokok

Pantas saja, hampir semua mata memandang Warimin dengan mimik aneh. Pada siang yang pengap itu, dia memang sedang bersantai menikmati perjalanan di sebuah bus kota. Wajarlah kalau dia begitu menghayati sebuah perjalanan, lha wong hobinya memang mengembara (baca; Mbambung). Tapi, kenapa seperti ada yang asing, tidak sebagaimana biasa?
Tatap punya tatap, ternyata yang dipenthelengi orang-orang bukan dirinya. Warimin barangkali terlalu GeeR. Yang dilihat orang adalah apa yang dikempit kedua jarinya. Ya, pada siang yang ramai, di sebuah bus kota itu, Warimin dengan santainya bermain-main dengan asap rokok. Barangkali hari ini ia memang absen dari membaca koran, sehingga ia pun tak tahu kalau di sana, di suatu tempat yang anta-berantah, sebuah majelis anutan masyarakat telah mengharamkan rokok.
Dan Rokok pun Haram, sementara masyarakat telah terpancing oleh apa yang disebut dengan “fatwa” itu !!!
Apa uniknya sebuah fatwa haram? Apa anehnya, sehingga setiap perokok pun kini harus dipandang dengan tatap curiga?
Keharaman, sebagaimana dipahami Warimin, adalah hal yang bukan lagi tidak asing, namun kerap kali kita mendengarnya dalam setiap pengajian. Babi itu haram dimakan. Anjing juga. Tempe pun haram, dengan catatan kalau ia didapatkan dari hasil mencuri. Meninggalkan sholat itu haram dilakukan, tetapi sholat sendiri juga bisa jadi haram, kalau-kalau ternyata kita memakai baju penutup aurat hasil ghasaban.
Nah, bukankah melacur juga haram? Korupsi haram? Mencuri haram? Bunuh diri haram? Semua hal itu tidak lagi aneh di mata kita. Lalu kenapa ketika rokok diharamkan, mendadak semua kini mendelik?
Inilah yang disesalkan oleh seorang budayawan lokal terkenal berjuluk Kyai Mbeling, Emha Ainun Najib. Dalam tulisannya disebuah Koran ternama, dia mengkritik habis lembaga perkumpulan ulama itu. Memang sih, dilihat dari kapabilitas dan kualitas sang budayawan dalam bidang keagamaan, dia boleh dan bahkan harus berkomentar. Betapa tidak, kalau seumpama ada kualifikasi kyai, tentu saja sang Emha akan masuk pada kategori kyai kampiun. Ini karena disamping dia ndakik dalam keilmuan agama, dia juga termasuk dalam sedikit orang yang mau berpikir dengan jeli dan teliti. Sementara kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi pada lembaga ulama yang dikritiknya tadi. Benar, inilah juga sasaran kritik sang Emha; “kalau seumpama hendak konsisten dalam berfatwa, kenapa, misalnya, korupsi, narkoba, minuman keras, dll dengan segala kompleksitas permasalahan yang melingkunginya, tidak segera dicarikan fatwanya juga?”.
Memang, menurut Warimin, lembaga produsen fatwa itu kelihatannya kok semena-mena dalam berfatwa. Kalau Imam Syafi’I merasa memerlukan suatu observasi yang jeli, yang biasa disebut dengan istiqra’, kenapa justru ulama yang hidup ratusan tahun sesudahnya, lebih suka dengan sikap apriori? Barangkali memang benar bahwa lembaga tersebut tidak berfatwa kecuali apabila ada yang menyodorkan permohonan, tapi kenapa selalu tercium pemihakan dari para petinggi lembaga tersebut terhadap para pelapor. Tentu saja, setiap pelapor adalah mereka yang dirugikan, atau setidaknya disinggung kepentingannya. Nah, pada saat yang bersamaan, justru lembaga tersebut lebih senang berafiliasi kepada mereka yang katanya dirugikan tersebut, tanpa perlu menyelidiki sejauh mana tingkat kerugian tersebut dan sebesar apa dampak positif dan negatifnya berkaitan dengan umat masyarakat. Jika anda merasa mual terhadap sesuatu atau orang tertentu, laporkan saja pada lembaga ini, anda akan mendapati legalitas dan sertifikat “haram” itu. Dan, tentu saja, anda akan mendapatkan beberapa banyak dukungan dari entah siapa dan dimana.
Sekali lagi, perlu ada pertimbangan yang mendalam dari para petinggi lembaga spesialis pengharaman itu berkaitan dengan pro-kontra yang berkembang hampir setiap kali fatwa usai dilemparkan. Bukannya mentang-mentang ulama, dan karena itu waratsatul anbiya’, sehingga merasa harus terus menerus meminta untuk diikuti pendapat-pendapatnya. Barangkali ini jugalah segi negatif ketika agama harus berpeluk erat dengan kekuasaan. Setiap fatwa hampir seperti sejajar dengan hukum positif. Buktinya, pro dan kontra, setiap sehabis fatwa muncul, dianggap tidak lagi berpengaruh apa-apa. Palu diketuk dan dus, harus tak ada lagi mahkamah naik banding.
Seharusnya, dalam suatu negeri yang menerapkan demokrasi sebagai asas kenegaraan, segala bentuk celoteh, umpatan, atau apapun itu, ditanggapi sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai. Bahkan, sudah sepatutnya juga, setiap pendapat dihargai sebagai sebuah kebenaran walaupun hanya bersifat potensial. Tidak benar kalau para petinggi lembaga tersebut menyebutkan bahwa setiap fatwa hanya sebagai sandaran moral yang individual dan bukan hukum normatif yang mengikat. Faktanya, fatwa-fatwa yang sempat ditelorkan akhirnya menjadi justifikasi penghakiman liar di tengah-tengah masyarakat. Dan, tentu saja, hal ini menyebabkan sebentuk kerawanan terhadap lahirnya konflik horizontal, atau setidaknya perpecahan.
Ala kulli hal, Warimin sendiri sedang menyusun proposal permohonan fatwa kepada lembaga yang sedang dia bahas ini. Isinya antara lain meminta agar lembaga tersebut mengeluarkan fatwa haram memakan dan/atau menyakiti kecoa. Dengan begitu, Warimin dan saudara-saudaranya sesama kecoa akan aman dari gangguan manusia.

Palembang, 06 Februari 2006
Griya Al-Lathifiyah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 08/02/2009 by in Monolog.

Author

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Jejak

  • 54,927 hits
%d blogger menyukai ini: